poskomalut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melalui Tim Tangkap Buron (Tabur) meringkus seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial HM di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, Jumat (20/11/2026).
HM merupakan terpidana kasus penyewaan tanah secara melawan hukum yang telah dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 5551K/PidSus/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Penangkapan HM dilakukan tim gabungan Tabur Kejati Maluku, Kejari Ambon, Kejari Halmahera Tengah, Kejari Ternate dan Polres Halmahera Tengah.
Operasi tersebut dipimpin Kepala Seksi V Bidang Intelijen Kejati Maluku, Karel Benyto, didampingi Kepala Seksi II, Ruly Lamusu bersama anggota Tabur.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina mengatakan, HM diketahui berada di Halteng setelah tim memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di kawasan tersebut.
“Sehari sebelumnya, tim Tabur berangkat menuju Halmahera Tengah setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan HM,” kata Aizit.
Setelah berhasil diamankan, HM dibawa menggunakan speedboat menuju Kota Ternate. Pengamanan kemudian dilanjutkan jajaran Intelijen Kejari Ternate sebelum HM diberangkatkan ke Ambon menggunakan KM Ngapulu.
Perjalanan laut menuju Ambon memakan waktu sekitar 18 jam. Tim Tabur bersama HM tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIT.
HM selanjutnya dibawa ke Kantor Kejati Maluku untuk menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada Kejari Ambon.
Aizit menjelaskan, HM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perbuatan tersebut berkaitan dengan tindakan menyewakan tanah untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, padahal HM mengetahui terdapat pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut.
“Atas perbuatannya HM dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Namun, saat hendak dieksekusi, HM tidak memenuhi panggilan dan diketahui melarikan diri. Kejari Ambon kemudian menetapkannya sebagai DPO.
Setelah seluruh administrasi rampung, HM resmi diserahkan kepada Kejari Ambon untuk menjalani eksekusi pidana penjara di Lapas Kelas IIA Ambon.
Kejati Maluku menegaskan akan terus memburu para terpidana yang menghindari proses hukum.
“Keberhasilan ini sekaligus menjadi pesan tegas bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buronan untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan,” tandas Aizit.


Tinggalkan Balasan