poskomalut, Dugaan praktik percaloan untuk masuk menjadi anggota TNI mencuat di Kota Ternate.

Dua warga berinisial ED dan MAI diadukan ke Polda Maluku Utara setelah diduga menjanjikan anak seorang warga Pulau Taliabu bisa lolos menjadi anggota TNI tanpa mengikuti proses seleksi.

Aduan tersebut dilayangkan kuasa hukum korban, Rafiq Hafitzh, ke Polda Malut, Kamis (19/11/2026).

Rafiq menyebut, kedua terlapor diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana penipuan, penggelapan dan penyebaran informasi bohong. MAI merupakan seorang guru PNS salah satu SMK di Kota Ternate.

Menurut Rafiq, kasus tersebut bermula ketika ED dan MAI menawarkan kepada korban jalur masuk TNI tanpa tes dengan iming-iming anak korban dapat diterima apabila menyiapkan sejumlah uang.

Korban yang berharap anaknya menjadi anggota TNI kemudian menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp255 juta.

Uang itu disebut ditransfer korban ke rekening BRI milik ED dalam dua tahap, yakni Rp200 juta pada 17 September 2025 dan Rp55 juta pada 18 September 2025.

“Uang tersebut kabarnya akan diserahkan kepada seorang oknum anggota TNI berinisial RL yang bertugas di Kalimantan,” kata Rafiq.

Namun, janji keberangkatan anak korban untuk mengikuti pendidikan TNI disebut terus mengalami penundaan.

Awalnya, korban mendapat informasi bahwa anaknya akan diberangkatkan pada Desember 2025. Rencana itu kemudian ditunda dan kembali dijanjikan berangkat pada Maret 2026.

Informasi berikutnya, keberangkatan disebut dijadwalkan Juni 2026 dengan alasan pesawat mengalami kerusakan.

Hingga akhirnya pada 4 Juli 2026 sekitar pukul 03.00 WIT, korban menerima informasi melalui grup WhatsApp dari oknum TNI berinisial RL bahwa seluruh proses dinyatakan gugur.

“Setelah menerima informasi itu, klien kami mencoba menghubungi oknum anggota TNI tersebut. Namun nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif dan hingga kini tidak dapat dihubungi,” ujar Rafiq.

Korban kemudian beberapa kali mendatangi kediaman ED di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, untuk meminta pengembalian uang.

Namun, menurut Rafiq, ED menyatakan akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang tersebut apabila oknum anggota TNI yang disebut menerima uang berhasil ditemukan.

Rafiq juga menyebut korban pernah mengutus saudaranya menemui ED. Saat itu, ED disebut mengaku sedang mencari biaya tiket untuk pergi ke Kalimantan guna mencari oknum TNI tersebut.

“Alasannya, oknum tersebut kabarnya sedang lari dari tugas dan sudah beberapa bulan tidak diketahui keberadaannya,” katanya.

Dalam perkembangan berikutnya, pada 27 Oktober 2026 korban menerima transfer sebesar Rp5 juta dari MAI.

Menurut Rafiq, uang tersebut disebut sebagai komisi yang sebelumnya diterima MAI karena membantu ED mencari orang yang hendak mengikuti seleksi anggota TNI.

Setelah mengetahui anak korban dinyatakan gugur, uang tersebut kemudian dikembalikan kepada korban.

Sebelum membuat laporan polisi, pihak korban mengaku telah menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Pada 11 November 2026, kuasa hukum korban melayangkan somasi kepada ED. Pertemuan kemudian digelar pada 16 November 2026 untuk membicarakan penyelesaian pengembalian uang.

Namun, menurut Rafiq, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kepastian mengenai pengembalian sisa uang korban.

“ED menyampaikan akan bertanggung jawab, tetapi harus menunggu oknum anggota TNI tersebut ditemukan. Karena tidak ada kepastian, kami mengambil langkah hukum,” tegasnya.

“Kami berharap Kapolda Maluku Utara dan Dirreskrimum Polda Malut menjadikan kasus ini sebagai atensi agar memberikan efek jera kepada para terlapor,” sambung Rafiq.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta keterangan dari ED, MAI maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Mag Fir
Editor