poskomalut, Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mulai memperketat evaluasi terhadap kepala desa petahana yang kembali mencalonkan diri.
Kepala DPMD Haltim, Khalid Abas menegaskan, penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa menjadi salah satu aspek penting yang akan diperiksa sebelum petahana kembali maju dalam Pilkades.
Menurutnya, LPJ Dana Desa dari periode sebelumnya akan dilakukan cross-check untuk memastikan tidak menyisakan persoalan administrasi maupun potensi masalah hukum di kemudian hari.
“Yang paling penting sekali terkait dengan laporan pertanggungjawaban. Karena laporan pertanggungjawaban itu juga akan kita cross-check terkait dengan laporan sebelumnya. Jangan sampai ada masalah yang di belakang hari nanti menyulitkan kepala desa itu sendiri,” ujar Khalid saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026)
Khalid mengungkapkan, DPMD juga telah menerima sejumlah laporan masyarakat terkait kinerja dan integritas kepala desa.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi DPMD untuk melakukan evaluasi lebih menyeluruh terhadap rekam jejak kepala desa petahana.
Ia memastikan proses evaluasi tidak dilakukan sendiri DPMD. Panitia Pilkades akan melibatkan sejumlah instansi vertikal, termasuk Kepolisian, Kejaksaan dan TNI, untuk memastikan tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
“Untuk petahana, kita akan evaluasi terkait dengan laporan pertanggungjawaban Dana Desa, apakah ada masalah dan lain-lain. Kalau memang ada masalah, mungkin saya akan buat semacam pertimbangan teknis atau rekomendasi untuk dipertimbangkan lagi jika ingin mencalonkan diri jadi kepala desa,” tegasnya.
Meski demikian, Khalid mengakui setiap warga negara tetap memiliki hak politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Karena itu, evaluasi terhadap petahana bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak politik seseorang, melainkan memastikan calon kepala desa memiliki rekam administrasi dan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kita lihat adalah LPJ-nya. Jangan sampai kemudian persoalan yang ada hari ini justru menjadi beban di kemudian hari,” katanya.
Kewajiban menyelesaikan LPJ Dana Desa, lanjut Khalid, tidak hanya berlaku bagi kepala desa petahana yang kembali mencalonkan diri.
Kepala desa yang tidak lagi maju dalam Pilkades juga tetap wajib menuntaskan seluruh pertanggungjawaban administrasi dan keuangan selama masa jabatannya.
Sebab, berakhirnya masa jabatan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa yang pernah dilakukan.


Tinggalkan Balasan