poskomalut, Produktivitas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di sejumlah kota di Indonesia masih jauh dari target.

Hingga pertengahan November 2026, realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) baru mencapai sekitar 31,1 persen. Angka ini menjadi sorotan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

APEKSI menilai rendahnya capaian tersebut bukan semata karena pemerintah daerah tidak memiliki kemauan membentuk regulasi.

Persoalannya justru berada pada kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), panjangnya proses birokrasi, serta perubahan regulasi pusat yang berlangsung cepat.

Ini disampaikan Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan inventarisasi APEKSI, realisasi Propemperda pada 2025 hanya mencapai sekitar 49,5 persen, atau 51 dari 103 Raperda.

Kondisi tersebut kembali menurun pada 2026. Hingga pertengahan November, capaian pembentukan Perda baru berada di angka sekitar 31,1 persen.

APEKSI juga menemukan pola pembahasan regulasi yang cenderung menumpuk pada Triwulan IV atau back-loaded.

Kondisi ini dinilai berisiko membuat pembahasan berlangsung terburu-buru dan mengurangi kedalaman telaah terhadap substansi regulasi.

Sejumlah Perda yang telah diundangkan belum dapat berjalan optimal karena aturan pelaksana berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlambat diterbitkan atau belum tersedia.

Kondisi tersebut disebut sebagai regulatory lag, yakni kesenjangan antara lahirnya regulasi dengan kesiapan aturan untuk menjalankannya.

Sementara evaluasi terhadap Perda yang sudah berlaku juga masih minim. Sejak 2025, baru sekitar 11 persenPerda yang tercatat menjalani evaluasi pasca-legislasi atau ex-post review.

APEKSI mengidentifikasi empat persoalan utama yang membuat pembentukan regulasi daerah tidak optimal.

Pertama, regulasi pusat berubah cepat tanpa sistem peringatan dini. Pemerintah kota kerap kesulitan mengantisipasi perubahan kebijakan pusat, terutama terkait pajak dan retribusi daerah, barang milik daerah, penataan perangkat daerah hingga ketentuan pidana.

Kedua, proses birokrasi terlalu panjang.

Tahapan harmonisasi, fasilitasi gubernur hingga evaluasi Kemendagri dinilai belum memiliki standar waktu yang baku dan mengikat.

Ketiga, daerah kekurangan SDM perancang regulasi. APEKSI menemukan terdapat kota yang bahkan tidak memiliki tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan, meski harus menangani puluhan Raperda dan Raperkada setiap tahun.

Keterbatasan tersebut diperparah dengan anggaran legislasi yang masih terfragmentasi serta minimnya dukungan tenaga ahli hukum di DPRD.

Keempat, munculnya mandat baru tanpa kepastian pendanaan. Daerah kerap menerima kewajiban membentuk kelembagaan atau menjalankan program baru dari pemerintah pusat, namun tidak selalu dibarengi skema pendanaan yang memadai.

Tauhid Sodorkan Enam Pilar Reformasi

Atas berbagai persoalan tersebut, APEKSI melalui Tauhid Soleman menawarkan enam pilar reformasi legislasi kepada BULD DPD RI dan pemerintah pusat.

Pertama, membangun sistem peringatan dini terhadap perubahan kebijakan pusat melalui kanal notifikasi resmi yang terintegrasi serta memastikan pedoman teknis terbit bersamaan dengan regulasi induk.

Kedua, menyatukan standar harmonisasi antara Kementerian Hukum, Kemendagri dan pemerintah provinsi dengan batas waktu maksimal yang jelas.

Ketiga, menerapkan prinsip money follows function, sehingga setiap kewenangan atau mandat baru dari pemerintah pusat harus disertai skema pendanaan yang jelas bagi daerah.

Keempat, memperkuat kapasitas daerah melalui penambahan formasi Jabatan Fungsional Perancang, penyediaan model Perda atau model law, serta instrumen evaluasi dampak regulasi yang sederhana.

Kelima, memperkuat partisipasi publik melalui panduan baku dan platform uji publik secara daring.

Keenam, mendorong transparansi pembiayaan legislasi melalui standardisasi pos anggaran siklus legislasi di setiap daerah.

Tauhid menegaskan, reformasi legislasi dibutuhkan untuk memperkuat otonomi daerah sekaligus memastikan Perda yang dihasilkan pemerintah kota tidak berhenti sebagai dokumen hukum.

Regulasi harus mampu diterapkan, memberi kepastian hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.

APEKSI menyatakan siap menjadi mitra strategis BULD DPD RI dan pemerintah pusat, termasuk dalam berbagi dokumen model Perda serta praktik baik antarkota.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan perkotaan yang lebih efektif, modern dan responsif.

Mag Fir
Editor