poskomalut, PT Adhyta Nikel Indonesia (ANI) masuk dalam daftar penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Mencuatnya kabar ini setelah nama Arif Kurniawan (AK) mendadak menjadi sorotan Kejagung membongkar dugaan praktik korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Selain PT ANI, Kejagung membongkar enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara diduga dikendalikan AK sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner.
Keenam perusahaan tersebut yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), serta PT HJ.
Perusahaan-perusahaan tersebut disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama pihak berinisial LEI.
Diberitakan sebelumnya, Jaringan Advokat Tambang (JATAM) Maluku Utara mencatat siapa di balik korporasi pertambangan yang menduduki 2.000 hektare konsesi itu.
Berdasarkan data perusahaan, 75 persen saham PT ANI dikuasai PT Bumi Nusa Permai. Pada tingkat pemegang saham PT Bumi Nusa Permai, sebanyak 70 persen tercatat dimiliki Hutomo Mandala Putra.
Sementara itu, 25 persen saham PT ANI tercatat dimiliki Burhanudin Leman Djaelani sebesar 12,5 persen, Tan Chandra Hartanto sebesar 11 persen, Darwin Chandra sebesar 1 persen, dan Arifin Kusni sebesar 0,5 persen.
Dalam informasi lain yang diperoleh, PT ANI juga diketahui mendapat catatan dari pemerintah daerah.
Koleksi 18 Pelanggaran
Dalam dokumen bernomor 660/08/DPLH-HT/2025 tertanggal 22 Januari 2025, dikeluarkan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mencatat setidaknya 18 persoalan PT ANI.
Perusahaan disebut belum memiliki sejumlah dokumen dan persetujuan penting. Antara lain persetujuan teknis pembuangan air limbah, rincian teknis pengelolaan limbah B3, laporan RKL-RPL, laporan pemeriksaan udara ambien dan air limbah, serta alat ukur debit dan log book air limbah.
Persoalan juga menyangkut penggunaan ruang. Area Exportable Final Ore (EFO) disebut telah melebihi luasan yang dikaji dalam UKL-UPL.
Kantor, mes karyawan, workshop, dan sejumlah sarana penunjang lainnya berada dalam kawasan hutan tanpa PPKH serta belum dikaji dalam dokumen AMDAL.
Sementara pembangunan Exportable Transit Ore (ETO) disebut berada di luar IUP dan terlalu dekat dengan sempadan Sungai Tewil.
Saluran drainase juga disebut tidak terawat. Sediment pond ditemukan penuh dan tidak dikeruk, sementara fasilitas pengolahan air limbah tambang dinilai minim.
Jejak Masalah Lingkungan PT ANI: Dari Sungai Tewil hingga Limbah B3
Dokumen pemerintah daerah dikuatkan dengan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI nomor: 26/LHP/DJKPN-VI.TER/PPD.03/12/2025.
Laporan lembaga audit itu mencakup belum adanya dokumen teknis pengelolaan air limbah, jalur hauling yang melewati Sungai Tewil, hingga ketiadaan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen lingkungan, permintaan keterangan, serta observasi lapangan bersama pihak perusahaan dan pejabat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Halmahera Timur, PT ANI tercatat belum memenuhi sejumlah persyaratan pengelolaan lingkungan.
Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan pembuangan atau pemanfaatan air limbah ke badan air tanpa dilengkapi Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Surat Laik Operasi (SLO).
Kedua dokumen tersebut merupakan persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL dan melakukan pembuangan maupun pemanfaatan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertek memuat persyaratan teknis pengelolaan air limbah. Sedangkan SLO menyatakan kelayakan operasional sistem pengelolaan tersebut.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam konteks pengendalian pencemaran air dan perlindungan badan air di sekitar wilayah pertambangan.
BPK juga mencatat bahwa PT ANI masih berada pada tahap penapisan mandiri dalam pengurusan dokumen terkait.
Hal mengejutkan yang diungkap BPK, perusahaan itu disebut berhenti beroperasi setelah dikenai sanksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tanpa Dokumen Andalalin: Nyawa Warga Jadi Taruhan
Selain mengoleksi 18 pelanggaran serius tersebut, PT ANI juga diketahui tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lalulintas (Andalin).
Dokumen yang membawa petaka kematian bagi salah satu warga lokal, Jumanta, pada Minggu, 27 September 2026.
Warga Desa Dorolamo Jaya, Kecamatan Maba Tengah itu meregang nyawa sekitar pukul 06.00 WIT, setelah bertabrakan dengan truk R10 jenis Howo 380 di perempatan Pos Jaga PT ANI, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba,
Tragedi maut menewaskan Jumanta, tentu menjadi puncak dari buruknya tata kelola PT ANI, yang kuat dikaitkan dengan bos tambang nikel AK.
Di sisi lain, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saeful Bahri Siregar mengungkapkan, sebanyak lima perusahaan yang masuk kelompok itu, memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas 4.198 hektare.
Salah satu temuan penting penyidik berkaitan dengan izin pertambangan PT BSJ dan PT KAA yang masa berlakunya telah berakhir pada 2015.
Namun, kedua perusahaan tersebut diduga tetap memperoleh penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.
Padahal, menurut Kejagung, izin seharusnya dihentikan dan wilayah pertambangan dikembalikan kepada negara.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan, termasuk manipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dugaan tersebut berkaitan dengan proses perizinan, produksi, hingga penjualan hasil tambang. Kejagung menyebut telah memeriksa 38 saksi dalam penyidikan perkara yang berlangsung pada periode 2013–2025.
Tinggalkan Balasan