poskomalut, Polda Maluku Utara didesak usut dugaan kejanggalan penggunaan anggaran refocusing Covid-19 di Sekretariat DPRD Maluku Utara tahun 2020.
Desakan disampaikan Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Iwan Marwan menyusul mencuatnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran refocusing senilai Rp45,232 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.
Iwan menilai temuan tersebut semestinya menjadi pintu masuk penyidik Ditreskrimsus Polda Malut menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran, terutama terkait belanja perjalanan dinas.
Pasalnya, dalam perencanaan awal, belanja perjalanan dinas hanya dialokasikan sekitar Rp8,176 miliar. Namun dalam realisasi yang menjadi temuan BPK, angkanya melonjak menjadi Rp31,655 miliar untuk perjalanan dinas kunjungan kerja pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.
“Kami menduga kuat penggunaan anggaran refocusing hanya menjadi skenario DPRD Malut untuk memperkaya diri. Sebab dalam perencanaan untuk belanja perjalanan dinas hanya senilai Rp8,176 miliar, namun temuan BPK membengkak menjadi Rp31,655 miliar,” kata Iwan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut semakin janggal jika dibandingkan dengan alokasi belanja bahan sembako yang hanya sekitar Rp5,4 miliar dari total refocusing Rp45,232 miliar.
“Kalau melihat skema penggunaannya, sangat tidak wajar. Anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk penanganan pandemi justru didominasi perjalanan dinas,” ujarnya.
Iwan menduga, perubahan dan pengalihan sejumlah pos anggaran dalam refocusing tersebut berpotensi menjadi celah untuk mempertahankan kepentingan perjalanan dinas anggota DPRD dengan menggunakan nomenklatur baru.
Dugaan itu, katanya, perlu ditelusuri aparat penegak hukum, terlebih terdapat sejumlah pos anggaran yang sebelumnya direncanakan kemudian dialihkan dalam skema refocusing.
Di antaranya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3,581 miliar, rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah sekitar Rp28,4 miliar, reses Rp13,576 miliar, serta kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah sekitar Rp9,655 miliar.
“Kami menduga dari pengalihan dan pengurangan anggaran tersebut ada upaya mencari nomenklatur baru agar anggaran refocusing tetap berdampak bagi anggota DPRD Maluku Utara. Ini yang harus dibongkar,” tegasnya.
Karena itu, Iwan kembali mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara membentuk tim untuk menelusuri penggunaan anggaran tersebut serta memanggil pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan realisasi anggaran.
Termasuk mantan Sekretaris DPRD Malut, Abubakar Abdullah, eks Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Malut, Erva Pramukawati Konoras dan pihak-pihak diduga mengetahui proses pengalihan maupun penggunaan anggaran refocusing tersebut.
“Polda jangan terkesan acuh. Temuan BPK harus menjadi pintu masuk untuk mengusut apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran refocusing Covid-19,” tandas Iwan.
Tinggalkan Balasan