poskomalut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara diduga berada di bawah intervensi audit kerugian negara kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
Manuver disinyalir dibangun sejumlah oknum yang namanya terseret dalam perkara tersebut. Polanya, membangun komunikasi intens dengan relasi politik di BPK RI.
Tujuannya, BPK RI mengintervensi perwakilan di daerah, untuk tidak melakukan audit investigasi perkara ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Kecurigaan itu makin kuat. Permintaan audit kerugian negara selama 10 bulan dari Kejati Maluku Utara tak ada proses sejak pengajuan.
Kondisi itu berimplikasi pada alasan kuat jaksa ihwal penanganan perkara yang tersendat pada hasil audit.
Dalam rentan waktu hampir satu tahun, penyidikan perkara masih berkutat pada pemeriksaan saksi, ahli, dan penantian hasil audit kerugian keuangan negara.
Laporan poskomalut, pada Senin 5 Januari 2026, Kepala Kejati Maluku Utara saat itu, Sufari, menyatakan penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
“Kami masih menunggu perhitungan keuangan negara. Jadi poinnya kita menunggu perhitungan kerugian negara saja. Jika sudah ada, kami pelajari lagi,” tegas Sufari.
Pernyataan serupa disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Utara, Jendra Firdaus, pada 26 Agustus 2026.
Saat itu, ia menyebut penanganan perkara mengarah pada penetapan tersangka, dengan tetap mempertimbangkan hasil pemeriksaan ahli dan potensi kerugian negara.
“Kalau ahli itu sudah selesai diperiksa dan jika ada muncul potensi kerugian negara, kami tetapkan tersangka,” ujarnya.
Jendra menjelaskan, keterangan ahli diperlukan untuk memenuhi permintaan BPK dalam proses pemeriksaan kerugian keuangan negara.
Satu bulan setelahnya, pada Selasa 27, Oktober 2026, Kejati Maluku Utara masih konsisten pada perkembangan perkara; pemeriksaan saksi dan ahli, juga permintaan audit kepada BPK.
Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penyidikan, Jendra menyatakan tersangka akan ditetapkan apabila alat bukti memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
“Terkait penyidikan tunjangan DPRD masih pemeriksaan saksi, ahli dan permintaan audit. Jika sudah memenuhi alat bukti sesuai KUHAP, segera ditetapkan tersangka dan nanti diinfokan oleh Penkum,” kata Jendra.
Ia menegaskan, pengumuman tersangka menunggu terpenuhinya minimal alat bukti sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Nanti diumumkan jika sudah terpenuhi minimal alat bukti sesuai KUHAP,” singkatnya.
Di sisi lain, praktisi hukum, Dr Hendra Karianga menuding penyidik Kejaksaan Tinggi tak serius menangani kasus tersebut.
Pakar hukum keuangan negara itu berpandangan, penyidik jaksa harusnya proaktif yakni menyurati BPK RI untuk meminta kejelasan dan kepastian audit kerugian oleh BPK Maluku Utara.
Jika audit kerugian terganjal di meja auditor BPK Malut, sebut Hendra, penyidik jaksa juga bisa menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau sudah selama 10 bulan terkatung-katung dan BPK juga tidak memberikan hasil investigasi, penyidik kejati harus proaktif menyurati langsung Kepala BPK RI atau juga menggunakan BPKP,” tegas Hendra, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menyebut selain BPK, BPKP juga tentu memiliki kewenangan audit terhadap keuangan negara.
“Hasil pemeriksaan audit bisa dijadikan landasan apakah ada kerugian negara dalam belanja anggota DPRD atau tidak,” jelasnya.
Hendra mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi Malut untuk bergerak cepat, apalagi menyangkut penanganan tindak pidana korupsi agar memberikan kepastian hukum bagi anggota DPRD maupun publik.
Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan, pemberian tunjangan perumahan, transportasi kepada pimpinan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari APBD 2019-2024. Total anggaran untuk kedua pos tunjangan mencapai Rp139.277.205.930.
Sejumlah saksi sudah diperiksa, yakni Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019-2024, Kuntu Daud (kini menjabat wakil ketua), Ketua DPRD Maluku Utara periode 2024-2029, M. Iqbal Ruray. Termasuk mantan anggota DPRD Maluku Utara, Muhaimin Syarif, terpidana kasus OTT KPK.
Saksi terperiksa unsur ASN; mantan Kabag Hukum DPRD Maluku Utara, Isman Abbas, mantan Sekwan, Abubakar Abdullah, Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, Rusmala Abdurahman, mantan Kabag Keuangan DPRD Maluku Utara, Erva Pramukawati Konoras, dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir.
Dr. Hendra Karianga kembali menyoroti peran mantan Kabag Keuangan, Erva Pramukawati dalam kasus tunjangan DPRD Malut.
Menurut Henrda, Erva yang kini menjabat Sekretaris DPRD Malut, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran. Termasuk tunjangan yang saat ini dalam penyidikan di Kejaksaan Tinggi.
Selain Erva, pejabat yang bertanggung jawab atas pencairan dana tunjangan, mantan Sekwan Abubakar Abdullah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sesuai regulasi, dua pejabat ASN ini tentu berkewenangaan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab utlak (SKTJ) untuk pencairan.
Dengan begitu, penyidik Kejaksaan Tinggi tidak akan sulit untuk menetapkan siapa saja sebagai tersangka setelah mengantongi hasil audit investigasi dari Badan Peeriksa Keuanagan (BPK).
Hendra berpandangan kasus dugaan korupsi anggaran tunjangan DPRD Malut, merupakan kasus sederhana bagi penyidik untuk mengungkap para pelaku yang diduga terlibat.
“Sedari awal saya sudah sapaikan bahwa ini kasus sederhana jadi jangan sengaja perlabat penanganan kasus ini,” tegasnya.
Disebut sederhana lanjut Hendra, karena ada peran KPA aupun kabag keuangan saat itu sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab.
Hendra, kemudian mendesak BPK RI Perwakilan Maluku Utara, secepatnya keluarkan hasil audit investigasi yang hingga saat ini belu diterima penyidik kejaksaan.
Idealnya, sambung Hendra, audit investigasi biasanya menghabiskan waktu tiga bulan saja. Namun untuk kasus ini, sudah 10 bulan dilakukan audit namun belum ada hasilnya.
Terpisah, hingga artikel ini dipublikasikan, redaksi poskomalut berupaya mendapat keterangan pihak lain dalam hal ini Kepala BPK Maluku Utara ihwal dugaan tersebut.
Tinggalkan Balasan