poskomalut, Praktisi hukum Maluku Utara, Hendra Karianga menyatakan kasus pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat (RSP) bukan lagi pipa bocor. Tapi, pipa rusak.
Penegasan Hendra menanggapi pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy yang menganalogikan mangkraknya RSP Halbar bak pipa bocor.
“Kalau ibarat pipa bocor, ini pipa sudah rusak yang tidak bisa dipakai, kalau bisa dipakai telusuri dengan benar,” tegas Hendra kepada poskomalut, Selasa (10/11/2026).
Pakar hukum keuangan negara itu menyebut, perkara RSP Halbar merupakan praktik korupsi di depan mata.
Pasalnya, anggaran proyek dari APBN dengan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 dengan nilai kontrak mencapai Rp42,94 miliar jelas disalahgunakan. Itu tak bisa dipungkiri.
“Yang pertama kerjanya dirubah oleh James Uang padahal itu bukan kewenangan dia. Kedua, RSP ini untuk lokasi terdampak, terluar dan terpinggir (3T), karena kalau itu dibangun di Kecamatan Ibu bukan RSP, secara tidak langsung sudah diubah filosofinya,” tuturnya.
Ia menegaskan, perubahan lokasi pembangunan RSP hanya bisa dilakukan Kementerian Kesehatan.
Hendra meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berhenti berspekulasi terhadap kasus tersebut.
Sebab, anggaran pusat sudah dihentikan setelah dana Rp17 miliar dikucurkan Kementrian Kesehatan mubazir.
Ia juga menyinggung upaya Pemkab Halbar take over pekerjaan infrastruktur kesehatan tersebut.
“Kalau mau take over pakai dana dari mana, berarti bukan RSP lagi. Ini nyata korupsi di siang bolong tidak usah banyak polemik, tapi harus selidiki ungkap dan tangkap serta proses aktornya diseret ke pengadilan,” pungkas Hendra.
Tinggalkan Balasan