poskomalut, Nama pengusaha Jhony Laos alias Koko Laos ikut menjadi sasaran komentar pedas netizen setelah dugaan mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat kembali ramai dibicarakan di media sosial.
Sorotan itu mencuat setelah akun TikTok resmi pojoklima.com (poskomalut grup) mengunggah video berjudul “Bupati James dan Koko Laos Biang Kerok Proyek Mangkrak RSP Halbar.”
Unggahan tersebut langsung memantik reaksi warganet. Hingga kini, video itu telah ditonton 17,2 ribu kali, mendapat 296 likes, 45 komentar dan dibagikan sebanyak 94 kali.
Kolom komentar pun berubah menjadi ruang kritik. Sejumlah netizen meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, tidak tinggal diam dan segera mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek RSP Halbar.
Bahkan, nama Koko Laos menjadi salah satu yang paling banyak disorot dalam komentar warganet.
“Kalau terbukti tangkap saja jangan segan-segan, jangan berikan kesempatan terutama yang namanya berinisial Koko, black list perusahaannya. Penjarakan, miskinkan, dan sita asetnya,” tulis akun @Rafly Mm.
Tak hanya Koko Laos, Bupati Halmahera Barat James Uang juga ikut menjadi sasaran kritik netizen terkait mangkraknya pembangunan RSP tersebut.
Salah satu akun bahkan secara singkat menulis, “Tangkap Jemz tu,” sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum.
Sorotan publik terhadap proyek RSP Halbar sebenarnya bukan isu baru.
Pakar hukum keuangan negara, Dr. Hendra Karianga sebelumnya juga meminta Kejati Maluku Utara serius menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Hendra menilai hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi salah satu dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 15/A/LHP/XIX/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, terdapat sejumlah persoalan dalam proyek tersebut.
Di antaranya, persoalan pembebasan lahan yang belum diselesaikan meskipun anggaran sebesar Rp507 juta telah direalisasikan.
BPK juga mencatat adanya realisasi anggaran sekitar Rp17 miliar dari total pagu Rp42 miliar yang disebut tidak didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan lainnya berkaitan dengan perubahan lokasi pembangunan RSP dari Desa Jano, Kecamatan Loloda, ke Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu.
Tinggalkan Balasan