poskomalut, Dugaan mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat (Halbar) belum membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mengambil langkah hukum.
Alih-alih memastikan kondisi proyek yang menelan anggaran negara puluhan miliar rupiah itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, justru mengibaratkan persoalan tersebut seperti pipa bocor yang harus dicari terlebih dahulu penyebabnya.
“Kalau tiba-tiba ada pipa bocor, bukan berarti terus kita salahkan PDAM. Kita harus cari tahu kenapa pipa itu bocor,” kata Roberthus saat dikonfirmasi awak media di Kantor Kejati Malut, Senin (9/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan ketika Roberthus ditanya terkait dugaan mangkraknya proyek pembangunan RSP Halbar yang bersumber dari APBN 2024 dengan nilai kontrak mencapai Rp42,94 miliar.
Proyek tersebut dikerjakan pengusaha Joni alias Koko Laos melalui PT Mayagi Mandala Putra.
Namun, hingga kini dugaan mangkraknya proyek tersebut belum menjadi perhatian serius Kejati Malut.
Roberthus bahkan mengaku belum melihat langsung kondisi fisik pembangunan rumah sakit tersebut.
“Saya belum lihat fisiknya. Dengan adanya seperti itu tentu penyidik atau penyelidik akan meneliti apa alasan mangkrak,” ujarnya.
Menurut Roberthus, proses penanganan perkara harus bertumpu pada fakta dan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan opini.
“Proses untuk mengungkap fakta peristiwa itu tidak bisa kita simpulkan dengan opini,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Kejati Malut masih menunggu proses penelusuran di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar.
Saat ditanya apakah dugaan mangkraknya proyek RSP Halbar akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan, Roberthus mengaku belum memonitor lebih jauh.
“Saya belum monitor lagi. Karena kemarin ditanyakan wartawan sana (Halbar), saya bilang tanyakan ke Kajari karena itu wilayahnya di situ,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan