poskomalut, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Maluku Utara (Malut) meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) membuka data pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor usaha sebagai dasar pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2028.
SPN menilai, penetapan kenaikan UMP sebesar empat persen untuk 2027 harus menjadi bahan evaluasi, terutama terkait indikator dan data ekonomi yang digunakan.
Sebab, penentuan kenaikan upah tidak semestinya hanya bertumpu pada pertumbuhan sektor pertambangan, tetapi harus mencerminkan kondisi ekonomi seluruh wilayah dan sektor usaha di Maluku Utara.
Ketua SPN Malut, Yusran Pauwah mengatakan, pembahasan UMP selama ini cenderung bertumpu pada indikator pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Padahal, struktur ekonomi Malut juga ditopang sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan jasa.
“Saya tidak membantah pernyataan mereka. Tapi kenapa kenaikan 4 persen di sektor UMP? Sebenarnya kami dari serikat menginginkan asosiasi APINDO mampu menyajikan data di beberapa sektor di Maluku Utara. Jangan hanya melihat sektor pertambangan. Ini jadi catatan ke depan harus ada penyediaan data,” beber Yusran di Ternate, Senin (16/11/2026) malam.
Menurut Yusran, pertumbuhan ekonomi daerah harus dilihat secara menyeluruh. Data dari berbagai sektor diperlukan agar penetapan upah memiliki dasar yang objektif dan mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian daerah.
“Kalau berbicara indikator pertumbuhan ekonomi, itu diukur dari semua sektor. Ada pertanian, pariwisata, nelayan, dan sektor lainnya. Jadi, seluruh data harus disampaikan agar kita bisa menentukan indikator yang tepat,” tegasnya.
Anggota DPRD Provinsi Malut itu juga menilai kondisi ekonomi antardaerah tidak bisa disamaratakan.
Halmahera Selatan dan Halmahera Timur, misalnya, memiliki aktivitas pertambangan dengan karakteristik ekonomi masing-masing. Sementara daerah lain lebih banyak ditopang sektor nonpertambangan.
Karena itu, SPN meminta APINDO menyajikan data pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor dan wilayah.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar serikat pekerja dapat mengukur apakah kenaikan UMP sebesar 4 persen telah mencerminkan kemampuan dunia usaha sekaligus kebutuhan pekerja.
Yusran menegaskan, SPN menerima hasil kesepakatan kenaikan UMP 2027 sebesar 4 persen. Namun, penerimaan tersebut bukan berarti pihaknya tanpa catatan terhadap proses maupun indikator yang digunakan dalam penetapan upah.
“SPN tetap menerima. Kami hanya memberikan catatan kepada APINDO agar menyampaikan data dari semua sektor. UMP ini berbicara tentang seluruh sektor, bukan hanya pertambangan,” ujarnya.
Selain transparansi data, Yusran turut menyoroti belum meratanya pembentukan Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut penting untuk memastikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja di masing-masing daerah.
Ia menilai, selama Dewan Pengupahan belum terbentuk secara merata, pembahasan kebijakan pengupahan di daerah belum memiliki ruang representasi yang memadai untuk mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja.


Tinggalkan Balasan