poskomalut, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mulai memperjuangkan sejumlah kebutuhan infrastruktur daerah melalui pemerintah pusat.

Persoalan ketersediaan air bersih, ancaman abrasi pantai, hingga pengembangan irigasi menjadi prioritas yang dibahas dalam audiensi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara di Ternate, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rusli didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ramlan Drakel.

Sekda Muhammad Umar Ali menjelaskan, audiensi tersebut dimanfaatkan Bupati untuk menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat diakomodasi melalui program pemerintah pusat Tahun Anggaran 2027.

Melalui BWS Maluku Utara, Pemkab Morotai mengusulkan pembangunan talud pemecah ombak di sejumlah wilayah pesisir, di antaranya Desa Bido, Tawakali, Gorua, Tabailenge, Hapo, Mira, Rahmat, Doku Mira, Joubela, Kolorai, dan Galo-Galo.

Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Sopi serta pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo. Sejumlah usulan tersebut diarahkan untuk mengantisipasi ancaman abrasi, melindungi kawasan pesisir, dan mencegah kerusakan lingkungan.

“Program yang diusulkan melalui BWS meliputi pembangunan talud pemecah ombak di sejumlah desa, normalisasi DAS di Desa Sopi, serta pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo,” jelas Umar, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2026, sejumlah program infrastruktur yang didukung melalui BWS masih dalam tahap pelaksanaan. Di antaranya pembangunan 17 titik sumur bor untuk menunjang kebutuhan air bagi lahan pertanian.

Program lainnya mencakup pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi di sejumlah wilayah, yakni irigasi Desa Cucumare, Sangowo, dan Wewemo dengan anggaran Rp1,6 miliar, pembangunan irigasi Sangowo senilai Rp31,7 miliar, serta pembangunan irigasi Aha sebesar Rp7,7 miliar.

Usai melakukan audiensi dengan BWS, Bupati bersama jajaran melanjutkan pertemuan ke kantor BPBPK Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, Rusli menyampaikan usulan prioritas pembangunan untuk 2027, meliputi infrastruktur pengolahan sampah, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan intake dan jaringan pipa PDAM.

Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengatasi persoalan ketersediaan air bersih yang masih membutuhkan penanganan di sejumlah wilayah Morotai.

Menurut Umar Ali, audiensi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemkab Pulau Morotai dengan BWS dan BPBPK Maluku Utara. Dengan koordinasi tersebut, berbagai kebutuhan infrastruktur daerah diharapkan dapat masuk dalam perencanaan dan program pembangunan pemerintah pusat.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat BWS dan BPBPK Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai. Kunjungan itu untuk meninjau langsung sejumlah lokasi sekaligus memetakan kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur.

Pemkab Morotai berharap perjuangan program tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi, serta meningkatkan ketersediaan air bersih dan infrastruktur pertanian bagi masyarakat.