poskomalut, Penanganan dugaan korupsi anggaran tunjangan pada Sekretariat DPRD Maluku Utara (Malut) periode 2019-2024 kembali diterpa isu miring.
Penanganan kasus ini mulai melambat pascapeningkatan status ke penyidikan pada Februari 2026, menyusul dugaan kompromi kotor para terduga dan oknum penyidik.
Nilai dugaan kompromi tergolong fantastis, menembus angka Rp10 miliar. Kabar tersebut bahkan berseleweran di telinga para jurnalis, organisasi kesmaysrakatan maupun aktivis anti korupsi.
Sekretaris Wilayah (Sekwil) Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (BARIKADE-98) Provinsi Maluku Utara, Samar Ishak, kepada poskomalut.com menyesalkan isu tersebut.
“Jika benar isu itu patut disesalkan,” katanya, Rabu (18/11/2026).
Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate itu kemudian meminta semua pihak terutama aktivis anti korupsi, untuk mengawal penanganan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Soal benar-salah isu tersebut perlu diverfikasi secara baik, namun penanganan kasus yang berkutat pada audit kerugian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, tentu menguatkan dugaan publik atas isu miring tersebut.
“Ada hal yang perlu dipertanyakan yakni audit BPK tertunda begitu lama,” ungkap Sahmar bertanya.
Ia pun mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, untuk menjawab keraguan publik dengan memberikan kepastian hukum.
“Kalau memang ada bukti yang cukup silakan tuntaskan. Dan, kalau tidak ada bukti silakan hentikan penyidikan agar ada kepastian hukum,” tegasnya.
Selain isu Rp10 miliar, informasi seputar indikasi intervensi terhadap BPK lebih dulu mencuat ke publik.
Manuver disinyalir dibangun sejumlah oknum yang namanya terseret dalam perkara tersebut. Polanya, membangun komunikasi intens dengan relasi politik di BPK RI.
Tujuannya, BPK RI mengintervensi perwakilan di daerah untuk tidak melakukan audit investigasi perkara yang ditangani lembaga Adhyaksa tersebut.
Dua isu itu sejalan dengan informasi yang diterima poskomalut; Kejati Malut baru mengajukan permintaan audit kerugian negara perkara tunjangan DPRD Malut ke BPK beberapa pekan lalu.
Kabar ini menguatkan kecurigaan publik jika penanganan praktik tindak pidana korupsi Rp187 miliar di DPRD Malut dipenuhi intrik kompromi.
Perkara ini mulai dilidik Kejati Malut November 2025 lalu. Status perkara kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Peningkatan status kasus ini diumumkan langsung mantan Asiten Tindak Pidana Khsus (Aspidus), Fajar Haryowinbuko Kamis, 12 Februari 2026 silam.
“Setelah dilakukan ekspose internal, tim penyelidik memutuskan meningkatakan status kasus perkara dari penyelidikan ke tahap penyilidikan,” ungkap (Alm) Fajar Haryowinbuko.
Jauh sebelum peningkatan status perkara, pada 5 Januari 2026, mantan Kepala Kejati Malut, Sufari mengatakan, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK.
Pernyatan serupa kembali diutarakan Aspidsus yang baru, Jedra Firdaus delapan bulan kemudian.
Tepat 26 Agustus 2026, Jendra menyebut penanganan perkara mengarah pada penetapan tersangka dengan tetap mempertimbangkan hasil pemeriksaan ahli dan potensi kerugian negara.
Hingga Selasa 27 Oktober 2026, penanganan perkara masih pemeriksaan saksi dan ahli, juga permintaan audit BPK.
Di sisi lain, praktisi hukum Dr Hendra Karianga, menuding penyidik Kejati Malut tak serius menangani kasus tersebut.
Pakar hukum keuangan negara itu berpandangan, penyidik jaksa harusnya proaktif yakni menyurati BPK RI untuk meminta kejelasan dan kepastian audit kerugian oleh BPK Maluku Utara.
Jika audit kerugian terganjal di meja auditor BPK Malut, sebut Hendra, penyidik jaksa juga bisa menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau sudah selama 10 bulan terkatung-katung dan BPK juga tidak memberikan hasil investigasi, penyidik kejati harus proaktif menyurati langsung Kepala BPK RI atau juga menggunakan BPKP,” tegas Hendra, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menyebut selain BPK, BPKP juga tentu memiliki kewenangan audit terhadap keuangan negara.
“Hasil pemeriksaan audit bisa dijadikan landasan apakah ada kerugian negara dalam belanja anggota DPRD atau tidak,” jelasnya.
Idealnya, sambung Hendra, audit investigasi biasanya menghabiskan waktu tiga bulan saja. Namun untuk kasus ini, sudah 10 bulan dilakukan audit namun belum ada hasilnya.
Hendra mendesak penyidik jaksa bergerak cepat. Apalagi menyangkut penanganan tindak pidana korupsi agar memberikan kepastian hukum bagi anggota DPRD maupun publik.
Hendra Karianga kembali menyoroti peran mantan Kabag Keuangan, Erva Pramukawati dalam kasus tunjangan DPRD Malut.
Menurut Henrda, Erva yang kini menjabat Sekretaris DPRD Malut, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran. Termasuk dana tunjangan yang saat ini dalam penyidikan di Kejaksaan Tinggi.
Selain Erva, pejabat yang bertanggung jawab atas pencairan dana tunjangan, mantan Sekwan Abubakar Abdullah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sesuai regulasi, dua pejabat ASN ini tentu berkewenangaan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJ) untuk pencairan.
Hendra, berpandangan kasus dugaan korupsi anggaran tunjangan DPRD Malut, merupakan perkara sederhana bagi penyidik untuk mengungkap para pelaku yang diduga terlibat.
“Sedari awal saya sudah sampaikan ini kasus sederhana jadi jangan sengaja perlambat penanganan kasus ini,” tegasnya.
Disebut sederhana lanjut Hendra, karena ada peran KPA maupun kabag keuangan saat itu sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab.
Hingga berita ini ditayang, redaksi poskomalut berupaya mendapat keterangan dari pihak Kejati. Aspidsus Kejati Malut, Jendra Firdaus, yang dihubungi via WhatsApp belum memberikan keterangan.


Tinggalkan Balasan