poskomalut, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pulau Morotai bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) turun langsung memonitor pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di enam desa.

Monitoring dan pendampingan menyasar dua kecamatan, yakni Morotai Timur dan Morotai Utara, untuk memastikan pembangunan rumah bagi masyarakat penerima manfaat berjalan sesuai rencana.

Kepala Disperkim Morotai, Fahmi Usman, mengatakan monitoring dilakukan sekaligus untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat selama proses pembangunan.

“Monitoring dan pendampingan dilakukan terhadap masyarakat penerima manfaat RTLH di Kecamatan Morotai Timur dan Morotai Utara,” kata Fahmi saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Di Kecamatan Morotai Timur, monitoring dilakukan di Desa Rahmat, Mira dan Wewemo. Sementara di Morotai Utara menyasar Desa Sakita, Leleo Jay dan Kenari.

Menurut Fahmi, pemerintah tidak hanya mengecek progres pembangunan, tetapi juga memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai rencana serta mengetahui berbagai kendala yang membutuhkan penanganan.

“Kami ingin memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus mengetahui secara pasti kendala apa saja yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Pemantauan tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan RTLH benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.