Tidak Manfaatkan Bansos Sisipkan Kartu Nama dan Selebaran

TERNATE-PM.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah (Kada) di Maluku Utara (Malut) agar tidak memanfaatkan bantuan social ditengah wabah coronavirus (Covid-19) ini sebagai panggung pencitraan, terutama Kepala daerah yang berstatus sebagai petahana yang akan mencalonkan diri pada Pilkada serentak yang rencana digelar pada Desember 2020 mendatang.

Selain itu, keluarga petahana juga akan diawasi agar tidak memanfaatkan situasi ini (Covid-19, red) mensisipkan kartu nama atau selebaran. “Saya yakin, niatnya baik tapi perlu diantisipasi oknum-oknum dilingkaran keluarga, jangan sampai memanfaatkan situasi penyaluran bansos ini dengan mensisipkan kartu nama atau selebaran petahana. Ini harus dicegah. Sekali lagi, di Maluku Utara ada delapan daerah yang bakal melaksanakan Pilkada serentak ini, harus diawasi disituasi saat ini,” ungkap Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah I, Maruli Tua dalam rapat koordinasi Covid-19 melalui via Zoom Meeteng KPK bersama, PBPKP,  Sekprov dan Inspektorat Malut dan para bupati dan walikota di 10 kabupaten/kota di Malut.

Dia mengatakan, ditengah bencana wabah virus corona ini, KPK fokus pada data penyaluran Bansos. Hal ini dimaksudkan untuk memanimalisir potensi penyimpangan (data Fiktif). “KPK tidak menakut-nakuti, namun hanya mengingatkan karena bukan hal yang baru lagi.  Ketua KPK telah mengingatkan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana dan jika bisa dibuktikan maka tuntutannya pidana mati,” tegasnya.

Lanjutnya, banyak bansos baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota memiliki kreteria dan prosedur pendataan penerima sampai dengan penyaluran.  “Kami yakin semua sudah cermati baik bantuan langsung tunai (BLT), dana desa atau  PKH dan lain-lain itu sudah ada regulasinya. Kami yakni di Malut niatnya sangat baik untuk itu kita jaga niat baik ini melalui kelembagaan sehingga oknum-oknum yang manfaatkan kita cegah semaksimal mungkin,” harapnya. (iel/red)