TIDORE-PM.com, PT Pertamina Retail Maluku-Maluku Utara, mulai 1 September 2021 ini tidak akan lagi memasok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ke setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Demikian disampaikan Sales Area Manager PT Pertamina Retail Maluku-Maluku Utara, Wilson Edi Wijaya, dalam pertemuan sosialisasi sekaligus edukasi penggunaan BBM berkualitas perwakilan pihak PT Pertamina dengan Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H Ali Ibrahim, Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Murad Polisiri, Dinas Perindagkop, ketua organda,  dinas perhubungan dan UD Rusda/H. Awat, di ruang rapat wali kota, Selasa (31/8).

Dikataka Wilson, terkait sosialisasi edukasi penggunaan BBM berkualitas ini pihaknya saat ini sedang bergerak dan di Pulau Jawa premium per besok sudah nol. “Di Maluku juga mulai 1 September sudah tidak kami salurkan premium lagi. Begitupun di Kepulauan Aru sisa menunggu sarana fasilitasnya disetujui dan di Ternate untuk sementara sedang diupayakan solarnya sudah tidak tersedia di lembaga penyalur, hanya ada di APMS,’’ ungkap Wilson.

Olehnya itu, kedatangan pihaknya ingin menawarkan sebuah program langit biru. “Nanti kami akan memberikan harga khusus kepada SPBU untuk jual pertalite dengan harga yang lebih murah dari pertalite yang sekarang. Kalau Pertalite sekarang Rp 7.850 mungkin nanti kami akan diskon 800 rupiah per liter sebagai langkah awal untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat," jelas Wilson.

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H Ali Ibrahim, dalam arahannya menyampaikan terkait penjelasan sosialisasi pembatasan BBM berupa bensin dan solar, juga tidak menutup kemungkinan bisa sepaket dengan minyak tanah. Lantaran itu perlu adanya edukasi yang baik ke masyarakat, sehingga dengan kondisi negara yang sekarang ini semua memberikan penjelasan agar bisa memahami pengurangan subsidi.

Lebih lanjut Ali Ibrahim, mengatakan untuk Kota Tidore sebagai daerah kepulauan agak sulit untuk pembatasan subsidi, karena kendaraan penyeberangan antarlaut seperti speed boat membutuhkan BBM. “Jika tanpa dukungan dari pertamina masyarakat akan merasakan kesulitan,’’ harap Ali.

Sementara itu  Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Murad Polisiri, mengatakan, terkait sosialisasi pengurangan premium ini setelah membuka regulasi terkait tarif angkot. “Saya rasa tidak ada masalah karena tarif angkot bahkan speedboat pun jauh-jauh hari sudah lebih dulu menaikkan tarifnya sebelum adanya penetapan dari pemerintah. Tapi saya kira perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat, juga terkait dengan keberlangsungan kendaraan. Misalkan kalau menggunakan selain premium mungkin mesin lebih tahan lama dan sebagainya. Itu juga perlu disosialisasikan terkait gejolak pasti akan ada, tapi insyaAllah kita bisa mengatasinya sama-sama, “ujarnya.

Murad, juga menambahkan, diskusi terkait kebutuhan minyak tanah sebagai wakil rakyat ingin menyampaikan bahwa di Tidore punya kearifan lokal seperti hajatan orang meninggal dan tradisi salai jin yang dilakukan bisa selama 40 hari, dan kebutuhan minyak tanah pada saat hajatan tersebut menjadi semakin besar.

“Belum lagi musim haji dan kearifan lokal ini tidak bisa diabaikan. Kalau minyak tanah tidak ditambahkan jatahnya bisa repot kita," pungkas Murad.(mdm/red)