Wali Kota Tidore Kukuhkan Masa Jabatan 48 Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

TIDORE-pm.com, Sebanyak 48 Kepala desa dan 242 Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kota Tidore Kepulauan resmi dikukuhkan.

Para Kades dikukuhkan sesuai perpanjangan masa jabatan Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 2024, berlangsung Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota, Jum’at (19/7/2024).

Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor: 124.1 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

Dan, Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor: 124.2 tentang Peresmian Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para Kades dan BPD yang baru saja dikukuhkan.

Masa bakti semula 6 tahun. Kini menjadi 8 tahun, dengan bertambahnya masa jabatan tersebut, semakin besar pula tanggung jawab yang akan dipikul para aparat desa.

“Pelaksanaan pengukuhan hari ini, merupakan sebuah bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa dan BPD untuk melaksanakan pembangunan desa, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi desa,” tutur Ali Ibrahim.

Dalam momentum ini juga, Ali Ibrahim menambhakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Tidore Kepulauan.

Pasalnya, kurang lebih 10 tahu pemerintah dusat dan daerah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan dukungan penganggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Dukungan penganggaran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan desa dan masyarakatnya, namun kami menyadari bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan seluruh kebutuhan di Desa. Sehingga kreatifitas atas performa kinerja Kepala Desa dan BPD dituntut untuk dapat menggerakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa guna memperoleh sumber pendapatan lainnya yakni melalui Pendapatan Asli Desa,” Imbuh Ali Ibrahim.

Berkaitan dengan itu, berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Wali Kota Tidore Dua periode ini mengatakan, dari total 49 desa hanya terdapat beberapa desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD).

Yakni Desa Balbar, Oba, Maitara, Aketobololo dan Bale. Kelima desa ini seharusnya diberikan apresiasi dan reward atas capaian kinerjanya, serta menjadi contoh bagi desa lain.

“Penggunaan dana desa juga saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kami ingatkan kembali bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini, terdapat beberapa kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan, hal ini tentunya menjadi perhatian serius yang harus diperhatikan saudara-saudara sekalian agar dapat memastikan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” harap Ali Ibrahim.

Begitu pula dengan anggota BPD, agar lebih meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Karena kami yakin dan percaya jika Pemerintah Desa dan BPD selalu beriringan dan berdampingan dalam setiap permasalahan maupun pengambilan kebijakan, maka cita-cita bersama kita dalam mewujudkan masyarakat sejahtera menuju Tidore Jang Foloi tidak sekedar menjadi sebuah mimpi melainkan menjadi sebuah prestise atas capaian kinerja  Saudara-Saudara Kepala Desa dan BPD,” tambah Ali Ibrahim.

Sebelum mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Kota Tidore Kepualuan ini mengingatkan kepala desa dan anggotanya yang baru dikukuhkan l sesegera mungkin dapat melaksanakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Tentunya harus selaras dengan RPJMD Kota Tidore Kepulauan agar setiap program yang dilaksanakan memiliki korelasi yang saling mendukung dalam wujud tujuan yang nyata yakni membangun masyarakat yang sejahtera.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Seluruh Ke   camatan juga harus turut mengambil bagian dalam memfasilitasi pelaksanaan perubahan dokumen perencanaan desa sebagai bagian dari tindaklanjut pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Masa Keanggotaan BPD pada hari ini,” pungkas Ali Ibrahim.