Pemda Bentuk Tim Percepatan PAD

PAD Halut Andalan Anjlok

Ilustrasi.

TOBELO-pm.com, Anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) rupanya sudah menjadi langganan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Halmahera Utara (Halut).

Buktinya anjloknya PAD akibat dari lemahnya kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggenjot sektor pendapatan masih terbawa pada 2023.

Sektor pajak, dan retribusi di beberapa OPD seperti dinas perhubungan, parwisata, perikanan, pertanian, lingkungan hidup, Kkesehatan, UMKM, perindagkop, perusda, sudah delapan tahun penggarapannya jalan di tempat.

Menghawatirkan kondisi tersebut DPRD dan TAPD Pemda Halut kembali mencari jalan keluar mengatasi lambatnya garapan retribusi dan pajak dengan membentuk tim percepatan PAD.

DPRD bersama TAPD kembali lakukan pertemuan bersama yang dilaksanakan pada Rabu (01/02/2023).

Pertemuan yang berlangsung di kantro DPRD Halut itu sebagai langkah guna mengantisipasi menurunnya penyerapan PAD.

Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong mengatakan pertemuan bersama TPAD yang dilaksanakan tersebut sebagai langkah membangun kesepakatan.

Tim tersebut akan melaksanakan kontrol terhadap OPD penghasil PAD. Ini dilakukan agar krisis PAD tidak lagi menjadi hantu bagi APBD Halut.

“Iya, kami telah rapat bersama sepakati soal pembentukan tim ini yang akan bertugas mengawasi penyerapan APBD dari sisi PAD yang melekat di OPD,” jelasnya.

Janlis menyampaikan, tim yang melibatkan DPRD dan Pemda yang diketuai Kepala Bappeda, Abdul Azis Bopeng dan yang dikontrol langsung Sekda dan Ketua DPRD Halut segera melaksanakan tugasnya. Selanjutnya melaporkan perkembangan penyerapan PAD kepada bupati untuk dilakukan evaluasi bersama.

“Jika tidak tercapai maka OPD yang bersangkutan akan direkomendasikan ke bupati sebagai bagian untuk mengevaluasi kinerja di lapangan,” terangnya.

Ia juga mengatakan, bahwa tim TPAD akan melaksanakan kerja-kerja yang positif untuk daerah dengan mengontrol penyerapan OPD selama dua bulan berjalan.

Menurutnya, langkah itu perlu diambil, sehingga tidak lagi ada orang yang manghadap bupati dengan dalil hoax.

“Perlu dikontrol, apalagi ini tahun politik, menjaga jangan ada pihak yang mendesain kemudian merusak koalisi yang telah terbangun,” ungkapnya.

“Pembentukan tim ini melibatkan seluruh anggota DPRD, Sekda serta OPD terkait yang akan melakukan aktivitas rutin untuk memantau penyerapan PAD, sehingga daerah tidak kembali merugi lagi dari sisi pendapatan,” tambahnya.

Komentar

Loading...