MOROTAI-PM.com, Anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Morotai yang dianggarkan Pemkab Morotai cukup fantastis, yakni Rp 47 miliar diluar dari 10 miliar yang ditransfer oleh Pemprov Malut. Anggaran bernilai puluhan miliar itu menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai, sehingga lembaga itu harus membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi pergerakan anggaran Covid-19 yang ditangani oleh tim satgas kabupaten.

”Jadi, setelah kami (Pansus) menerima SK resmi, maka yang pertama kita lakukan monitoring di enam kecamatan itu soal Dana Desa (DD) masing-masing Desa Rp 50 juta yang sudah di transfer ke rekening Satgas, kemudian yang kedua Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di ambil dari beberapa OPD, sehingga kita akan pastikan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan ke DPRD atau tidak,” jelas Ketua Komisi III DPRD Morotai, M Rasmin Fabanyo, kepada wartawan di kantor DPRD.

Menurut Rasmin, selain di kecamatan, tidak menutup kemungkinan tim pansus juga akan menyasar ke anggaran yang ditangani oleh tim Satgas.

”Karena pansus juga tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi terhadap kerja Satgas, karena anggaran satu titik ke Satgas maka ini tugas Pansus, dan jika dalam evaluasi kemudian terdapat temuan maka Pansus akan memberikan rekomendasi untuk memangil siap saja dan meminta penjelasan, karena masalah kerja-kerja itu tidak semata-mata menggunakan semacam fungsi DPRD, tetapi kita harus buat Pansus agar kerjanya luas,” tegasnya.

Ia melanjutkan, pergeseran anggaran mendahului perubahan yang telah diusulkan oleh tim TAPD beberapa waktu lalu, itu akan dipantau sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Olehnya itu, nanti malam kita adakan rapat tahapannya seperti apa, dan kita akan merekomendasikan diluar Pansus agar pergeseran anggaran itu harus diperjelas karena saat ini DPRD punya kewenagan tidak lagi memberikan persetujuan terhadap anggaran Covid-19, sebagiaman ketentuan dalam aturan Permendagri bahwa kita hanya diberikan pembertahuan resmi bahwa anggaran digeser sekian, nanti dilakukan penyesuaian di APBD perubahan dan ini semua kerja Pansus yang tidak ringan," akhirnya. (ota/red)