poskomalut.com
baner header

Pemda Bakal Kelolah 182 Pelabuhan Laut

SOFIFI-PM.com, Pemerintah Pusat melalui kementerian perhubungan akan menyerahkan tanggungjawab pengelolaan 182 pelabuhan laut ke masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Selain aset, juga sumber daya manusia diserahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, penyerahan dan pelimpahan kewenangan ini sebagai bentuk tindak lanjut undang-undang 23 tahun 2014.

Daftar pelabuhan laut sesuai keputusan Menteri perhubungan nomor 432 tahun 2017 tentang rencana induk pelabuhan dengan status pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal di Provinsi Malut sebanyak 182 pelabuhan laut, yang terdiri dari 12 pelabuhan pengumpan regional (PR) dan 170 pelabuhan pengumpan lokal (PL) yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Malut.

12 Pelabuhan laut dengan status pengumpan regional tersebar, di Tidore Kepulauan ada 3 pelabuhan, satu pelabuhan di Halsel, dua pelabuhan di Halbar, tiga pelabuhan di Haltim, satu pelabuhan di Halteng, satu pelabuhan di Sula dan satu pelabuhan di Pulau Morotai.

Sementara 170 pelabuhan laut dengan status pengumpan lokal yakni di Ternate terdapat 8 pelabuhan, Tidore kepulauan sebanyak 27 pelabuhan PL, di Halsel 53 pelabuhan laut PL, Halbar ada 8 pelabuhan PL, di Halteng terdapat 16 pelabuhan laut PL, di Haltim 11 pelabuhan laut PL, di Halut terdapat 23 pelabuhan laut PL, kabupaten Sula terdapat 15 pelabuhan laut PL, di pulau Morotai terdapat 6 pelabuhan laut PL dan Taliabu terdapat 12 pelabuhan laut PL.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Armin Zakaria saat dikonformasi Posko Malut melalui telpon seluler mengaku, penyerahan ini sebagai tindak lanjut undang-undang nomor 23 tahun 2014, sehingga pemerintah daerah wajib menerimanya. ”Ini perintah undang-undang, jadi mau atau tidak mau harus diterima, dan targetnya tahun ini sudah dilimpahkan, penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen (P3D),” ujarnya.

Armin mengatakan penyerahan pelabuhan yang dibangun Kemenhub pada pemerintah daerah ini, untuk pelabuhan laut dengan status pelabuhan penungpan regional diserahkan pada Pemerintah Provinsi sementara pelabuhan dengan status pengumpan lokal diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota. ”Jadi berdasarkan data dari Kemenhub sekitar 12 pelabuhan status PR yang akan dikelolah provinsi dan sekitar 170 pelabuhan dengam status PL disrahkan pada masing-masing kabupaten/kota, jadi penyerahan secara bertahap”ujarnya.

Disentil terkait kapan penyerahan, kata mantan Karo Humas Pemprov Malut mengaku saat ini pihaknya telah menyurat pada dinas perhubungan kabupaten/kota serta sahbandar untuk menyiapkan data dan dukumen agar dilakukan pengkajian dulu oleh tim dari pemerintah pusat. ”Untuk penyerahan, nanti ada pengkajian dulu dari pusat, sehingga saya sudah menyurat pada kabupaten/kota untuk siapkan data dan dokumen pelabuhan untuk di kaji,” ungkapnya.

Ia mengaku saat ini, pemerintah kabupaten Halmahera Timur meminta pada pemerintah pusat melalui Gubernur Malut untuk menunda penyerahan pelabuhan. ”Rencana ini, Pemda Haltim sudah ajukan surat meminta penundaan penyerahan, namun saya belum tau alasan apa Pemda Haltim minta tunda,” ungkapnya.

Armin menambahkan pelabuhan-pelabuhan itu dibangun oleh Kemenhub jika sudah serahkan pada anggaran pemeliharan, maupun personel akan dibebankan pada pemerintah daerah. ”Pemerintah daerah yang kelola langsung, jadi Pemda yang anggarkan biaya pemeliharaan,”katanya. (iel/red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Senin 07 Oktober 2019, dengan judul ‘Kemenhub Bakal Serahkan 182 Pelabuhan Laut ke Pemda’

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: