Pemkot Tidore Surati DPRD Soal Tidak Menyebut Fraksi Demokrat

Suasana Paripurna jawaban wali kota Tidore lalu

TIDORE-PM.com, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan (Tidore) secara resmi menyampaikan klarifikasi, sekaligus penyampaian permohonan maaf kepada fraksi Demokrat  terkait dengan tidak disebutkannya tanggapan atas pandangan Fraksi Demokrat pada Paripurna  tanggapan wali kota atas pandangan umum Fraksi Demokrat pada Selasa ( 10/11) lalu.

Surat dengan Nomor   910/715/01/2020  ditandatangani langsung Pjs Wali Kota Tidore Kepulauan Ansar Daaly menerangkan bahwa sehubungan dengan rapat paripurna ke 9 masa persidangan I Tahun 2020 DPRD Kota Tidore Kepulauan, yang diselenggarakan pada hari Selasa, (10/11/20) dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum Fraksi-Fraksi, namun tidak memuat jawaban atas Pandangan Fraksi Demokrat  maka dengan ini Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua DPRD Kota Tikep beserta Anggota Fraksi Demokrat.

Menurut Pj Wali Kota , pada prinsipnya Pemerintah Daerah sangat berterimakasih dan menghargai pendapat, saran dan masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya Pemerintah Daerah berharap agar Ketua dan Anggota Fraksi Demokrat Sejahtera yang masuk dalam Tim Badan Anggaran (Banggar) untuk dapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sementara itu, ketua DPRD Kota Tidore Ahmad Ishak kepada sejumlah wartawan kemarin mengatakan bahwa surat dari Pemerintah kota Tidore telah diterima DPRD , dan selanjutnya telah diserahkan ke Fraksi Demokrat.  ’’Kami atas nama lembaga DPRD sangat meghormati niat baik dari Pemerintah Daerah untuk menjaga kemitraan dua lembaga ini,’’ kata Ahmad Ishak.

Semoga kedepan sinergitas dua lembaga ini terus berjalan dengan baik sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat bisa diperhatikan.

Sebelumnya, anggota Fraksi Demokrat dalam pelaksanaan rapat paripurna jawaban wali kota soal pandangan umum pandangan Fraksi meninggalkan ruang paripurna hanya karena masalah sepele yakni pemerintah daerah tidak menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat. (mdm/red)

Komentar

Loading...