LABUHA-pm.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan, Farid Husen buka suara terkait pencaiaran sejumlah proyek tanggap darurat yang melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebelumnya, sejumlah paket proyek tersebut disoal lantaran ada dugaan main mata antar pihak ketiga dan dinas terkait untuk memuluskan pencaiaran, meski pekerjaan belum tuntas dikerjakan.

Farid menegaskan, proses pencairan seluruh pekerjaan fisik yang melekat di setiap Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk BPBD, merujuk pada lapor ke BPKAD disertai bukti fisik pekerjaan.

"Setiap pencairan di keuangan (BPKAD) itu sepanjang sudah ada SPP, SPM, berita acara pembayaran dan SPTJM, itu sudah cukup untuk diproses," ujarnya saat diwawancarai awak media, Senin (20/11/2023) kemarin

Ia mengatakan, setiap progres pekerjaan fisik yang dikerjakan dinas terkait dan rekanan, BPKAD tidak memantau langsung progres di lapangan. Sebab, pihaknya hanya bertanggungjawab untuk proses pencairan anggaran, jika secara adaminstrasi sudah terpenuhi.

Farid juga membantah adanya dugaan “main mata” antara BPKD Halmahera Selatan dengan OPD teknis untuk mencairkan anggaran proyek.

"Jadi tidak ada itu lobi-lobi, semua prosesnya sesuai prosedur. Kecuali tidak ada SPP dan SPM kemudian tiba-tiba cair (anggaran)," pungkasnya.