SOFIFI-PM.com, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara kewalahan melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan, terhadap aktivitas pertambangan karena belum memiliki alat dan laboratorium.

“Jujur saja kami di DLH Malut sedikit kesulitas dalam pengawasan dampak lingkungan karena kami tidak punyak laboratorium, jadi harus ke daerah lain untik melakukan pengujian. Sementara biaya pengujian laboratorium cukup besar,”kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Malut Facharudin Tukuboya, pada wartawan belum laam ini.

Menurutnya,
banyaknya izin pertambangan ini seharusnya Pemprov Maluku Utara memiliki laboratorium
yang canggih sehingga setiap saat dapat dilakukan pengujian dampak lingkungan,
karena biaya pengujian di daerah lain sangat mahal. ”Coba bayangkan saja kita
uji kualitas air saja sato botol sampel dihitung 20 juta lebih. Setiap sungai
harus sampel air 6 sampai 7 botol air, sementara pengujiannya bukan hanya satu
atau dua sungai. Itu baru kita uji air,”katanya.

Facharudin
menuturkan tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Malut sudah harus memiliki
laboratorium, karena investasi tertambangan ini bukan hanya satu atau dua
tahun, namun puluhan tahun. Lantaran itu butuh pengawasan terhadap lingkungan
dengan melakukan uji laboratorium setiap tiga bulan. ”Target saya 2021 kami
sudah miliki laboratorium. Untuk itu dari sekarang kami siapkan SDM dulu dan
persoalan ini saya sudah sampaikan pada Sekda Malut,”harapnya.

Saat ini ada
rencana izin pengelolaan limbah ke laut dari pemerintah pusat. “Untuk itu
laboratorum sangat penting sehingga setiap saat kita lakukan pengawasan dengan
pengujian laboratorium. ”Rencana pengelolaan limbah di laut itu izin dari
pemerintah pusat jadi kita harus punya laboratorium. Jika tidak lingkungan kita
sudah tercemar dan bahkan sudah ada korban. Kita bari tahap koordinasi dan
pengujian di daerah lain,”ungkapnya.

Ia berharap
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara memperhatikan persoalan
ini dengan mendorong. ”Kami berharap dukungan dari DPRD pada usulan nanti harus
menjadi prioritas, karena selama ini kami melakukan pengujian terpaksa harus ke
Manado, Makassar dan Jakarta,”keluhanya. (iel/red)

Artikel ini sudah
diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Senin, 21 Oktober 2019, dengan
judul   ‘Tak
Miliki Laboratorium, DLH Malut Kesulitan