TOBELO-pm.com, Dewan Perkwailan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tindaklanjuti tuntutan HNSI Tobelo terkait distribusi BBM jenis Solar bersubsidi.

Pada hari Rabu (7/08/24), DPRD rapat bersama Perwakilan Pertamina SPB Tobelo, Fandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halut, Victor O. Mangembulude.

“Dalam tuntutan yang disampaikan HNSI terkait penyaluran BBM subsidi jenis Solar, di mana sudah 3 bulan tidak mendapatkan pasokan di pelabuhan TPI Tobelo. Olehnya itu kami minta kejelasan dari Pertamina Tobelo,” ujar Wakil Ketua DPRD Halut, Samsul Bahri.

Kata Samsul, pada satu tahun lalu di ruang rapat DPRD Halut, pihaknya pernah bersama Pertamina Tobelo membahas langkah yang harus diambil untuk memaksimalkan penyaluran BBM di pelabuhan TPI Tobelo.

Ia menyebut ada permainan dari pihak atau oknum-oknum tertentu ihwal distribusi Solar di wilayah Halut. Akibatnya kelangkaan BBM dialami para nelayan.

Samsul menambahkan, jika Pertamina Tobelo siapkan pasokan Solar kepada nelayan hanya 50 ton, tidak cukup.

Ia meminta DKP Halut berkoordinasi dengan pihak Pertamina Tobelo.

Selain itu, lanjut Samsul DPRD meminta pihak Pertamina Tobelo segara mungkin tuntaskan izin operasi SPBU di pelabuhan TPI.

Sementara, Maneger SBM Pertamina Tobelo, Fandi mengatakan bahwa terkait penyeluran ke pelabuhan TPI Tobelo harus memilki izin.

“Pertamina Tobelo juga telah berkoordinasi di wilayah Papua terkait penyelauran BBM di pelabuhan, namun saja tidak bisa, karena belum memiliki izin atau SK secara resmi. Dan, SPBU yang memiliki SK hanya terdapat di Desa Posi Posi, Loloda Utara,” kata fandi.

Saat pihaknya menunggu tanda tangan dari Rayon Pertaminan Papua, karena semua berkas izin sudah selesai diurus.

“Apabilah sudah selesai ditandtangan kontrak dan sudah memiliki SK, dengan secepatnya akan diadakan penyelauran BBM subsidi di pelabuhan Tobelo,” ucapnya.