poskomalut, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, merespons wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi parkir tepi jalan umum.
Menurut Nasri, rencana itu bukanlah langkah yang tepat. Idealnya, solusi peningkatan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan retribusi.
Peralihan dari metode manual ke digital atau sistem tunai ke nontunai diyakini dapat meningkatkan PAD secara signifikan dan menciptakan transparansi serta akurasi pelaporan pendapatan.
“Peningkatan PAD yang kami inginkan adalah melalui digitalisasi sistem parkir. Dengan begitu, setiap rupiah pendapatan bisa tercatat dalam sistem dan potensi kebocoran dapat ditekan,” jelas Nasri, Senin (24/11/2025).
Ia mengakui, penerapan digitalisasi masih terhambat, karena masih kurangnya keseriusan dari masing-masing SKPD penarik PAD serta kekompakan dan koordinasi antar dinas penarik PAD.
Ia menyatakan, keberhasilan transformasi sistem membutuhkan keseriusan semua instansi terkait.
Nasri menilai, selain meningkatkan PAD, digitalisasi juga akan memperbaiki tata kelola parkir, memastikan juru parkir terdata, memperkuat pengawasan, dan memberikan kemudahan akses informasi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Ia berharap OPD teknis segera bergerak bersama agar sistem digital dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Kami ingin kebijakan yang adil, transparan, dan tidak membebani ASN maupun masyarakat,” tutupnya.
Orang nomor dua di Pemerintah Kota Ternate ini mengungkapkan, dirinya telah menerima delegasi langsung dari Wali Kota untuk mengoordinasikan dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penarik PAD agar bekerja bersama meningkatkan pendapatan daerah.
“Wali Kota sudah beri mandat, dan kami sudah sampaikan solusinya. Peningkatan PAD harus ditempuh lewat digitalisasi agar setiap rupiah tercatat dan tidak ada lagi kebocoran,” tegas Nasri Abubakar.
Namun demikian, Nasri menilai implementasi di lapangan belum berjalan maksimal.
“Pertanyaannya sekarang, apakah OPD sudah satu hati melaksanakan ini? Solusi sudah jelas, tinggal komitmen bersama,” ujarnya.
Nasri menekankan, digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, tetapi soal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern.
Ia berharap seluruh OPD penarik PAD segera menyelaraskan langkah agar target pendapatan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan polemik kebijakan baru.
Tinggalkan Balasan