Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen LPJ DD dan ADD Desa Gorua

Warga Boikot Kantor Desa Gorua, Tobelo Utara

Puluhan warga Desa Gorua, Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) memboikot kantor desa menggunakan kayu balok 5x10.

TOBELO-pm.com, Puluhan warga Desa Gorua, Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) memboikot kantor desa menggunakan kayu balok 5x10.

Aksi itu buntut dari warga yang geram dengan sikap pemerintah desa atas dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gorua Tahun 2022.

Dugaan pemalsuan dokumen LPJ DD dan ADD Desa Gorua itu pada daftar penerima bantuan peternakan. Dan, tanda tangan lima Anggota BPD Desa Gorua.

Warga kemudian mencurigai kepala desa telah menyalahgunakan anggaran DD dan ADD Desa Gorua Tahun 2022.

Pemalangan kantor desa sendiri dilakukan warga bersama BPD pada Senin (06/2/2023) malam. Warga juga mempertanyakan dugaan pemalsuan tanda tangan BPD dan warga yang diduga dilakukan oleh Bendahara Desa Gorua.

Ketua BPD Desa Gorua, Humaidi Tarangi menerangkan bahwa saat rapat kades dan bendahara sudah tidak transparasi. Bahkan poin-poin yang disampaikan pemdes tidak disepakati.

Beberapa item yang disebutkan itu yakni kaitan penganggaran peternakan, forum masyarakat tidak sepakat dari penyampaian kepala desa yang dinilai berbelit-belit. Bahkan tanda tangan daftar hadir penerima peternakan diduga dimanipulasi. Pasalnya, warga tidak pernah menandatangi daftar itu.

"Warga tidak ada yang tanda tangan daftar hadir, namun laporan sudah sudah selesai dan dipastikan ada tanda tangan dalam laporan soal keuangan. Warga kemudian menanyakan itu, malah kades menyampaikan bahwa anggaran itu dialihkan ke pembangunan yang jelas sangatlah bertentangan," jelasnya.

Kaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan, disebutkannya ada lima BPD juga mempertanyakan hal yang sama.

"Untuk pemalsuan tanda tangan, akan dilakukan lima Anggota BPD apakah ditindak secara hukum atau diselesaikan. Harapan masalah ini segera selesai dan dapat diberikan penjelasan dengan baik sehingga ada kepuasan dari warga dan BPD," terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gorua Sarjono Karim menyebutkan bahwa sebagai pemdes berharap ini segera diselesaikan. Apa yang terjadi akan diberikan penjelasan dan dipertanggung jawabkan.

"Anggaran 2022 tidak ada penyalahguna anggaran. Tetapi ada kondisi yang memaksa kemudian disiasati anggaran itu. Masalah ini sebenarnya telah dibahas waktu ada musyawarah tahun kemarin hingga saat ini masih muncul kembali," jelasnya.

Kades bahkan mengakui mengenai tanda tangan bahwa itu dilakukan sesuai tekanan untuk pelaporan, sehingga dilakukan untuk menyiasati.

"Kami berharap tidak sampai ke rana hukum dan kemudian dicarikan jalan keluar sehingga dapat secepatnya diselesaikan," pintanya.

Komentar

Loading...