poskomalut, Rencana penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar kepada Bank Maluku Malut dalam RAPBD Halmahera Timur (Haltim) Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) DPRD Haltim.

Fraksi DARI meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengalokasikan anggaran tersebut tanpa didukung kajian kelayakan investasi, analisis risiko, serta perhitungan manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah.

Sorotan itu disampaikan melalui pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang I DPRD Haltim, Senin (16/11/2026).

Juru Bicara Fraksi DARI Indonesia, Muh. Ramdhani Hi. Murid menegaskan bahwa, penggunaan uang publik untuk penyertaan modal tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif atau sekadar mempertahankan kepemilikan saham pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara transparan dasar kelayakan investasi, termasuk estimasi keuntungan dan potensi dividen yang akan diterima daerah.

“Pemerintah daerah diminta memaparkan secara transparan estimasi laba serta potensi dividen yang akan masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Ia juga meminta adanya analisis risiko yang jelas untuk memastikan penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar tersebut dikelola secara aman, terukur, dan akuntabel.

Tak hanya mempertanyakan keuntungan finansial, Fraksi DARI turut menyoroti sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat Haltim.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif lokal.

“Fraksi mendesak penjelasan mengenai sejauh mana tambahan modal ini mampu memperluas akses kredit dan pembiayaan bagi pelaku UMKM serta sektor produktif lokal,” tandasnya.

Ramdhani menegaskan, setiap keputusan investasi yang bersumber dari APBD harus memiliki parameter keberhasilan yang jelas.

Dengan begitu, manfaat penyertaan modal tidak hanya tercatat sebagai investasi pemerintah daerah, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat.

“Fraksi DARI Indonesia berharap eksekutif dapat menyajikan data dan kajian komprehensif sebelum RAPBD 2027 disahkan, guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.