poskomalut, Polda Maluku Utara mulai menggelar Operasi Zebra Kie Raha 2026 sebagai langkah awal menghadapi arus mobilitas masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026, diawali dengan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, di Lapangan Mapolda Maluku Utara, Senin (16/11/2026).

Kapolda mengatakan Operasi Zebra Kie Raha menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Operasi Lilin saat momentum Natal dan Tahun Baru.

“Operasi Zebra ini tujuannya untuk menertibkan lalu lintas pengendara. Menjelang kita masuk ke Operasi Lilin untuk pergantian tahun, Natal dan Tahun Baru,” kata Arif.

Ia meminta seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis selama pelaksanaan operasi. Edukasi dan imbauan kepada masyarakat, kata dia, harus diperkuat agar kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas meningkat.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menekan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Dengan masyarakat yang semakin tertib sebelum Operasi Lilin digelar, diharapkan potensi kecelakaan dan gangguan lalu lintas selama momentum Nataru dapat ditekan.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku Utara, Kompol Rizal Satria Ferdianto, mengatakan Operasi Zebra Kie Raha 2026 lebih mengedepankan langkah preemtif dan preventif.

Kegiatan tersebut meliputi edukasi, sosialisasi, kampanye keselamatan berlalu lintas, hingga pengawasan terhadap kondisi lalu lintas di sejumlah lokasi rawan.

“Untuk sasaran operasi, ada kegiatan preemtif dan preventif. Kita mengedepankan edukasi, sosialisasi, serta kampanye berkeselamatan berlalu lintas guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat,” jelas Rizal.

Selain edukasi, personel akan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta pengawasan di lokasi yang dianggap rawan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan.

Petugas juga akan memeriksa kesiapan kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, angkutan umum maupun angkutan barang, dengan melibatkan instansi terkait.

Menariknya, penindakan hukum dalam operasi kali ini tidak menjadi pendekatan utama.

Rizal menyebut tilang manual hanya diterapkan sebesar 5 persen, sementara teguran kepada pengendara akan lebih dikedepankan.

“Untuk penegakan hukum, tilang manual kita hanya 5 persen. Kemudian kita perbanyak teguran kepada masyarakat,” tukasnya.

Mag Fir
Editor