poskomalut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Maluku Utara segera menertibkan berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang di kawasan Benteng Oranje.

HMI menilai pembangunan fasilitas baru, aktivitas komersial hingga penyelenggaraan festival berpotensi mengancam keaslian bangunan dan nilai sejarah Benteng Oranje sebagai kawasan cagar budaya.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate, Rizky Ramli, menegaskan pemanfaatan kawasan Benteng Oranje tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan fasilitas dan aktivitas publik.

Menurutnya, setiap pembangunan di kawasan cagar budaya harus tunduk pada ketentuan pelestarian, terlebih area di dalam dinding benteng masuk dalam Zona Inti berdasarkan Peta Zonasi Benteng Oranje Tahun 2024 hasil kajian BPK Maluku Utara.

“Setiap pembangunan di kawasan cagar budaya harus jelas kajian, perizinan dan pengawasannya. Jangan sampai kebutuhan fasilitas justru mengorbankan warisan sejarah,” tegas Rizky, Senin (16/11/2026).

Salah satu yang menjadi sorotan yakni pembangunan toilet untuk mendukung aktivitas Museum Wallace.

Rizky meminta Pemkot Ternate dan BPK Maluku Utara memeriksa lokasi, kajian teknis hingga dokumen perizinan pembangunan toilet tersebut.

Sorotan itu semakin serius, karena Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Ternate, Hudan Irsyadi, sebelumnya menyebut pekerjaan pembangunan yang melibatkan penggalian tanah, pemasangan saluran air hingga septic tank berpotensi mengganggu lapisan arkeologis dan struktur bawah tanah yang memiliki nilai sejarah.

Tak hanya toilet, HMI juga menyoroti pembangunan lapangan basket di sisi selatan Benteng Oranje.

Rizky meminta pemerintah memastikan fasilitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan zona penyangga maupun mengganggu karakter visual kawasan benteng.

Selain pembangunan fisik, aktivitas komersial di dalam kawasan juga menjadi perhatian.

Keberadaan tenda semipermanen dan perlengkapan usaha di sejumlah bagian benteng dinilai berpotensi mengubah tampilan bangunan, termasuk fasad dan detail dinding yang memiliki nilai sejarah.

Persoalan lain menyangkut sanitasi, pembuangan limbah dan kebersihan lingkungan akibat aktivitas komersial tersebut.

HMI juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan festival di kawasan Benteng Oranje.

Pemasangan perlengkapan acara hingga proses pembongkaran dinilai harus diawasi agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap struktur bangunan cagar budaya.

Rizky mempertanyakan sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, khususnya dalam aspek pengawasan, evaluasi perizinan hingga penindakan terhadap aktivitas yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, HMI mendesak Pemkot Ternate dan BPK Maluku Utara melakukan audit terhadap dokumen perizinan pembangunan toilet dan lapangan basket.

HMI juga meminta aktivitas komersial di Zona Inti ditertibkan, izin penyelenggaraan festival dievaluasi serta sistem sanitasi dan pembuangan limbah di kawasan benteng diperiksa.

Tidak berhenti di situ, Rizky meminta pembangunan yang belum memenuhi persyaratan kajian dan perizinan dihentikan sementara sampai proses evaluasi selesai.

Menurutnya, tindakan tersebut penting untuk mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap bangunan maupun struktur bersejarah yang tidak mungkin dikembalikan jika telah rusak.

“Benteng Oranje bukan sekadar ruang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Ini bagian dari sejarah Kota Ternate yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” pungkas Rizky.

Mag Fir
Editor