poskomalut, Rencana pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tambal sulam kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), menuai perbedaan sikap di DPRD.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lanjutan melalui APBD 2027.

Sebaliknya, Fraksi Gabungan Gerindra-Perindo secara tegas menolak usulan tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar dari Fraksi PKB, Riswan Hi Kadam, menilai langkah Bupati James Uang menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Maluku Utara sudah berada di jalur yang tepat.

Menurut Riswan, berbagai catatan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPKP harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis.

Ia menegaskan, penyelesaian seluruh rekomendasi BPKP menjadi syarat penting sebelum anggaran lanjutan proyek tersebut dialokasikan.

“Apabila seluruh rekomendasi dan catatan tersebut ditindaklanjuti secara keseluruhan oleh dinas terkait, Fraksi PKB mendukung sepenuhnya pengalokasian tambahan anggaran lanjutan melalui DAU pada APBD tahun anggaran 2027,” tegas Riswan.

PKB beralasan, pembangunan RSP Ibu memiliki kepentingan jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam memangkas rentang kendali pelayanan kesehatan di wilayah Halbar bagian utara.

Selama ini, warga Kecamatan Ibu dan sekitarnya harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Jailolo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan.

Dengan beroperasinya RSP Ibu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan cepat.

Namun, sikap berbeda disampaikan Fraksi Gabungan Gerindra-Perindo. Dilansir Indotimur.com, anggota DPRD Halbar, Edi Jauw, yang mewakili Fraksi Gabungan, menyatakan penolakan terhadap usulan anggaran kelanjutan pembangunan RSP Ibu dalam APBD induk 2027.

Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah persoalan yang dinilai belum diselesaikan pemerintah daerah, termasuk pemenuhan persyaratan dan rekomendasi BPKP.

Fraksi Gabungan juga menyoroti keterlambatan pembangunan hingga proyek tersebut terbengkalai.

Mereka menilai masyarakat berpotensi kembali dirugikan apabila pemerintah daerah melanjutkan pembiayaan proyek menggunakan APBD tanpa penyelesaian persoalan sebelumnya.

“Masyarakat dirugikan jika RSP dilanjutkan dengan menggunakan APBD. Konkretnya, Fraksi Gabungan menolak,” tegas Edi.

Perbedaan sikap dua fraksi tersebut memperlihatkan belum adanya kesepahaman di DPRD Halbar terkait rencana pembiayaan lanjutan RSP Ibu.

Mag Fir
Editor