KNPI: Dekab Menghambat Pemerintah Atur Anggaran Covid-19

JAILOLO-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dinilai terlalu lebay dalam pembahasan anggaran pergeseran penaganan Covid-19 di Halbar.

Ini bisa dilihat dari DPRD yang begitu ngotot agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk dibahas dalam pergeseran anggaran.

“Ini hanya soal DPRD yang tidak ikhlas, karena sebagaimana informasi beredar bahwasanya anggaran Aspirasi DPRD yang nilainya Mencapai puluhan miliar sebagiannya digeser untuk penanganan Covid-19. Jika informasi ini benar dan DPRD tidak mau menggeser anggaran Aspirasi, maka DPRD telah melakukan kesalahan besar,” ungkap Ketua KNPI Halbar Yohanes Bassay kepada wartawan, Selasa (7/04/2020).

Chale sapaan akrab Yohanes ini menambahkan, jika DPRD terus bertahan tidak mau anggaran Aspirasinya dipangkas, maka sama halnya DPRD terkesan menghalangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar dalam menangani penyebaran Corona Virus di Halbar. Padahal masyarakat butuh pemkab mengambil langkah cepat dalam penanganan Covid-19. Olehnya itu, Pemkab sudah harus mengambil langkah cepat menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menggeser anggaran penanganan Covid-19.

“Sesuai edaran Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah, anggaran pergeseran untuk penanganan Covid-19 bisa menggunakan Perkada dan DPRD sifatnya hanya pemberitahuan, olehnya itu, TAPD jangan terlalu ikuti kenginan DPRD yang hanya memuaskan napsu dan sudah harus mengeluarkan Perkada sebagai acuan pergeseran anggaran,” cetusnya.

Selama ini, kata Cale, DPRD selalu membuat opini yg seolah olah selalu benar, badahal banyak hal yang di lalukan karena menutup kesalahan, kesalahan DPRD nuga cukup besar dalam membangunan daerah ini contohnya lambat respon terhadap percepatan anggaran covid misalnya. “DPRD harusnya lebih mementingkan masyarakt, sehingga DPRD pantas dibilang wakil rakyat,” tandasnya. (wm01/red)