JAILOLO-PM.com, Pegawai di Dinas Nakertrans dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terpaksa melakukan mogok kerja. Lantaran kecewa dengan Kepala Dinas Nakentras dan ESDM dan bendahara yang dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran dinas salam tiga tahun. Bahkan anggaran honorer pelayanan juga hingga saat ini belum dibayar.
Amatan Posko Malut, Rabu (24/3), ternyata sejak Senin pegawai Dinas Nakertrans dan ESDM Halbar tidak masuk kantor. Bahkan disaat jam kerja hanya ada satu pegawai yang berkantor, padahal jumlah pegawai di Disnakertrans sebanyak 32 orang yang terdiri dari Kadis, Sekretaris Dinas, Bendahara, Kabid, kepala seksi dan Staf.
Meskipun ketegasan Bupati dan wakil Bupati Halbar James Uang dan Djufri Muhammad pada apel 17 dan Inspeksi Mendadak (Sidak) beberapa waktu lalu menyampaikan, ASN diminta menjaga kedisiplinan pada saat jam kantor, akan tetapi lagi-lagi masih diabaikan.
Salah satu Kabid Disnakertrans dan ESDM yang enggan namanya disebutkan mengaku ketidakhadiran staf karena dinilai Kadis dan bendahara dalam mengelola anggaran Dinas tidak ada transparansi.
“Dan selama tiga tahun ini, kami merasa tidak ada trasparansi terkait anggaran dinas oleh Kadis maupun bendahara Dinas ke kami selaku kepala Bidang, dan ini tidak hanya terjadi pada saya, tetapi juga pada bidang lainnya,” ungkapnya.
Tidak hanya perihal transparansi anggaran, tetapi juga ada honor pelayanan senilai Rp 300.000 perbulan belum juga dibayar. “Ada juga honor pelayanan sebesar Rp300.000 perbulan akan tetapi dibayar per triwulan, hanya saja sampai saat ini belum juga diterimah, entah dikemanakan anggaran tersebut,” tuturnya.
Dirinya berharap adanya persoalan ini Bupati dan Wakil Bupati segera menindaklanjuti. Sebab hak pegawai yang mesti ditunaikan, jika tidak mereka tetap melakukan mogok kerja.
“Mewakili teman-teman staf yang lain, terus terang kami sangat kecewa dan kesal terhadap sikap yang dilakukan oleh kadis dan bendara, sebab itu merupakan hak yang kami yang mesti diselesaikan karena ini sudah tiga tahun, bukan waktu yang singkat, kami berharap bupati dan wakil segera memanggil kadis dan bendahara untuk mengklarifikasi terkait ketidak transparanannya anggara yang selama tiga tahun itu,” harapnya.
Secara terpisah, Kadis Nakertrans dan ESDM Justinus Rahailwarin, ketika dikonfirmasi, mengaku walaupun stafnya tidak berkantor pelayanan pada masyarakat saat membuat kartu kuning tidak terganggu, karena pihaknya utamakan pelayanan.
“Sejauh ini, Pelayanan seperti biasa dan tidak terganggu,” ungkapnya.
Ia bilang, menyangkut tidak transparansi anggaran dinas itu halnya rumah tangga dalam dinas untuk itu, ia berharap bisa dibicarkan baik-baik.
“Hal yang sangat teknis iyalah situasional, yah kalau memang tidak puas sesuatu mari kita diskusikan sama sama untuk diselesaikan. Apapun yang dibuat saya tetap melihat sisih positifnya. Yang penting menyangkut hak meraka saya tidak ganggu gugat,” terangnya. (wm01/red)
Tinggalkan Balasan