MABA-pm.com, Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) meminta Bupati, Ubaid Yakub dan DPRD membongkar motif pembubaran aksi mahasiswa di Gedung KPK RI oleh preman dan dugaan keterlibatan oknum pejabat Halmahera Timur.
Sekjen AMPERA Haltim, Muhibu Mandar menyampaikan, pembungkaman mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di depan gedung KPK RI dengan melegalkan praktek orang suruhan beberapa waktu lalu ditunggangi oknum pejabat.
“Harus dijelaskan terkait aksi premanisme dilakukan kepada mahasiswa, bupati dan wakil bupati itu secara hirarki pemerintah mereka yang bertanggungjawab,” ungkapnya.
Unjuk rasa mahasiswa Haltim di gedung KPK RI itu terkait kasus DID, dan dana Covid-19 yang sudah tercatat di lembaga anti rasua itu.
“Jadi bupati harus membuat rapat internal secara administratif untuk mengutus secara tuntas otak dibalik premanisme yang dilakukan terhadap mahasiswa Haltim,” pintanya.
Terpisah, Wakil Bupati Haltim, Anjas Taher dikonfirmasi mengaku belum mengetahui tuduhkan keterlibatan oknum pejabat.
“Aksi premanisme yang dilakukan terhadap mahasiswa itu masih sebatas praduga, karena tuduhan ini, kami juga belum tahu motifnya seperti apa, lain soal kalau mereka sudah buktikan siapa pejabat tersebut,” ujarnya.
Ia menyarankan, perbuatan diskriminasi terhadap mahasiswa Haltim dapat dilaporkan ke pihak berwajib, sehinga dapat diutus secara tuntas.
“Pada dasarnya kami juga terbuka terkait dengan kasus itu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan