MABA-pm.com, Pemerintah daerah dan Polres Halmahera Timur melaksanakan patroli cipta kondisi di Maba Selatan yang sering mendapat ancaman OTK.
Wakil Bupati, Anjas Taher menyampaikan apel cipta kondisi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh warga bangsa yang di Halmahera Timur.
“Pemda berharap dalam rangka mendukung operasi atau apel cipta kondisi pada hari ini bersama dengan Kapolres dan Dandim 1505 Tidore, yang mewakili Danramil 1505-03 Maba yang sama-sama melakukan gelar pasukan cipta kondisi,” ucapnya, Rabu (28/6/2023).
“Mudah-mudahan Sinergi ini akan terus kita lakukan dan saya kira dengan Sinergi ini akan tercipta kondisi yang kondusif di kecamatan maba selatan sebagai wujud dari tanggung jawab kita semua untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap warga kita dan khususnya di kecamatan maba selatan,” sambungnya.
Dirinya berharap apel cipta kondisi tersebut insiden-insiden penyerangan OTK eskalasinya bisa dikurangi.
“Saya mengajak kita bersama-sama menjaga situasi keamanan di kabupaten halmahera timur,” tandasnya.
Sementara itu Kapolres Halmahera Timur AKBP Setyo Agus Hermawan kejadian penganiayaan oleh orang yang tidak di kenal di Desa Peteley, Maba Selatan, apel gabungan bukan hanya TNI/POLRI tetapi seluruh unsur untuk menciptakan situasi aman dan nyaman bagi masyarakat di Maba Selatan.
Diketahui bahwa kejadian di Desa Petani, korban mengalami gangguan psikologis dan gangguan mental. Sehingga langkah yang diambil adalah meminta pendampingan pisikolog dari Polda Maluku Utara. Untuk pemulihan penyembuhan.
“Karena hal tersebut berkaitan erat dengan langkah-langkah penegakan hukum,” ujarnya.
Sebelumnya ada tiga kasus penyerangan. Pertama berada di Desa Peteley dan kejadian berikutnya di wilayah Petani, Halmahera Tengah yang betul betul terjadi di pinggiran sungai.
“Ada beberapa titik yang harus dipatroli tidak hanya daerah terjadinya penyerangan, namun lokasi berdekatan dengan sungai,” ucapnya.
Polres Haltim menyarankan kepada pemerintah daerah mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama kemudian dengan stakeholder lainnya dalam rangka membahas situasi terkini.
Semua tidak harus dibebankan kepada Pemda dan TNI/POLRI, tetapi untuk seluruh unsur elemen yang ada untuk bertanggung jawab terhadap keamanan kenyamanan masyarakat Haltim,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan