MOROTAI-PM.com, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pulau Morotai Suhari Lohor, menyayangkan sikap salah satu anggota DPRD Morotai Deny Garuda, yang mencoba membuat opini liar di masyarakat bahwa gagalnya pelaksanaan paripurna APBD 2021 itu karena ulah dari DPRD terutama fraksi GAN dan PKS.

“Sebagai Badan Kehormatan, jangan dia (Deny) membuat opini opini liar di kalangan masyarakat, saya pikir kalau mau membangun negeri ini yang wajar-wajar saja,” ujar Suhari kepada wartawan kemarin.

Apalagi pernyataan Deny terkait Dana Insentif Daerah (DID). Menurut Suhari, pernyataan Deny ini salah. Sebab, yang namanya dana DID itu memang tidak ada dalam dokumen APBD.

“Dana DID sebenarnya dalam dokumen pembahasan awal itu tidak ada lalu Pak Deny sampaikan gara gara dua fraksi ini melakukan walk out kemudan gagalnya DID itu salah, dan pak Deny juga harus tau bahwa kapasitas dia wakil rakyat bukan wakil pengusaha atau penguasa,” cetusnya.

Menurutnya, jangan DPRD disalahkan karena itu Deny harus objektif menilai karena pernyataannya itu bagian dari opini liar.”Harus objektif, kenapa hari ini terjadi masalah lalu DPRD yang disalahkan itu yang permasalahannya sementara dia (Deny) kapasitasnya sebagai wakil rakyat kalau wakil rakyat sudah seperti ini, maka wakil rakyat sebagai instrumen penguasa.

“terangnya

Ia berharap agar DPRD Morotai bisa melihat persoalan secara objektif sehingga tidak merugikan masyarakat Morotai. (ota/red)