BPMD Morotai Undang Ratusan Aparat Desa Bahas APBDes 2021 di Mabes Benny

Undangan BPMD untuk Para Kades se Morotai gelar rapat soal pemerintahan desa di Mabes

MOROTAI-PM.com, Pembahasan sejumlah item kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021, ternyata tidak hanya dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Morotai, melainkan juga di lakukan di Markas Besar (Mabes) Benny-Asrun yang sekarang menjadi kediaman Bupati Morotai Benny Laos.

Berdasarkan data yang dikantongi wartawan ini, pihak BPMD melalui Kaban Alexander Wermasubun membuat surat untuk mengundang ratusan aparat pemerintah desa misalnya, para Kades, sekretaris desa, para ketua BPD, wakil ketua BPD dan sekretaris BPB sekabupaten Pulau Morotai. Surat yang ditandatangani Alexander tanggal 31 Januari 2021 dengan perihal undangan rapat kerja dengan Bupati Pulau Morotai itu meminta agar aparat pemerintah desa di 6 kecamatan  untuk hadir di Mabes pada tanggal 2-4 Februari 2021 membicarakan tentang pemerintahan  desa.

Dalam surat itu, Alexander juga meminta para kepala desa untuk membawa nama penerima BLT, dokumen APBDes dalam bentuk PDF dan dokumen Perkades tentang penetapan KPM BLT tahun 2020 dan 2021.

Sementara beberapa waktu lalu, Alexander yang masih menjabat sebagai Kaban PMD itu mengklaim bahwa evaluasi terhadap APBDes 2021 itu lebih cenderung ke hal-hal yang urgen yang dampaknya ke masyarakat, misalnya penambahan kegiatan Dapur Sehat dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Justru evaluasi APBDes itu lebih diarahkan hal-hal yang yang menyentuh kebutuhan rakyat, karena dari evaluasi itulah torang bisa dapatkan dapur sehat dan RTLH yang cukup banyak,”klaimnya.

Ketika ditanyai terkait item kegiatan yang dirubah dalam APBDes 2021. Ia mengaku bahwa tidak ada perubahan kegiatan karena yang ada hanyalah pembahan item.”Tidak ada perubahan aitem malah justru volumenya ditambahkan, misalnya kalau dapur sehat sebelumnya dialokasikan 3 maka ada pos yang tidak terlalu penting itu dialihkan ke dapur sehat dan RTLH,”jelasnya.

Mantan Sekwan ini juga mengakui bahwa program PPK dan New normal Covid itu sudah ada dalam APBDes. Sedangkan belanja CCTV disesuaikan dengan Pemda. “Aitem yang sudah ada di APBDes itu PKK, New Normal Covid seangkan untuk CCTV menyesuaikan dengan program Pemda kaitan dengan pengawasan,”aku Alexander kembali. (Ota/red)

Komentar

Loading...