Dituntut Ganti Ratusan Juta

Digugat ASN, Pemda Morotai Kalah Telak

Ilustrasi putusan pengadilan.

MOROTAI-PM.com, Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai kalah telak hadapi Dwi Silvani Putri, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan gugatan terkait pemecatan dirinya di dua pengadilan. Yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon dan Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

Silfani dipecat dimasa kepemimpinan Bupati Benny Laos itu menang di PTUN Ambon dan TUN Makassar. Selanjutnya, Pemda Morotai diminta untuk segera mengaktifkan kembali Silfani menjadi ASN dan mengganti uang puluhan juta sebagai ganti rugi atas apa yang pernah didapatkan atau hak selama dipecat dari ASN.

Berdasarkan data yang dikantongi media ini, Silfani mengugat Pemda Morotai lantaran pemecatan dirinya tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Misalnya, pemecatan tanpa ada surat peringatan pertama hingga ketiga. Bahkan, tanpa melalui proses sidang.

Dengan demikian, Silvani terpaksa mengambil langkah hukum untuk menutut Pemda Morotai di PTUN Ambon. Hasil dari putusan itu, pengadilan memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Silvani menjadi ASN dan membayar ganti rugi sebesar Rp250 juta.

Sebelumnya, Pemda Morotai kalah di tingkat pertama, dan kembali melakukan banding ke PT TUN Makassar. Hanya saja, upaya banding itu kembali membawa malapetaka lantaran Pemda Morotai jatuh ke lubang yang sama alias kembali kalah. Dengan demikian, Pemda Morotai dituntut untuk segera mengaktifkan kembali status Silvani, dan melakukan pemulihan nama baik serta membayar ganti rugi puluhan juta rupiah.

Kekalahan itu dibenarkan Kabag Hukum Pemda Morotai, Sulaiman Basri. Ia mengatakan upaya banding Pemda Morotai ke Pengadilan Tinggi TUN Makasaar, hasil putusannya menguatkan putusan PTUN Ambon.

Ia menyebut, pada putusan PTUN Ambon, Pemda diminta untuk membayar ganti rugi kepada Silvani sebesar Rp250 juta. Namun, di PT TUN Makassar, biaya ganti rugi lebih kecil yakni sebesar Rp30 juta.

"Di ambon Rp250 juta, di Makassar materil sebesar Rp30 juta, dengan perhitungan dipecat selama 8 bulan, membatalkan SK pemberhentian, rehabilitasi dan pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula," jelasnya.

"Putusan turun masih jaman Pak Benny Laos (mantan bupati),pak bupati tidak eksekusi. Pengadilan panggil PJ bupati, pengaktifan Dwi Silvani Putri," sambung Basri.

Ia menerangkan, bahwa berdasarkan putusan pengadilan itu, dirinya langsung bergeser ke Ambon atas dasar surat kuasa dari PJ Bupati, Muhammad Umar Ali.

"Saya ke pengadilan TUN Ambon, koordinasi, saya sampaikan bahwa terkait putusan itu PJ bupati sudah realisasi dengan mengaktifkan kembali Dwi Silvani, hanya saja untuk eksekusi materilnya butuh koordinasi kembali, yang pastinya Pemda akan membayar," terangnya.

Komentar

Loading...