MOROTAI-PM.com, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Richard Samatara menuding, bahwa ketidakhadiran dua fraksi dalam acara paripurna pengesahan RAPBD 2021 yakni fraksi PKS dan GAN adalah bagian dari unsur kesengajaan.

Pasalnya, dari awal pembahasan, kedua fraksi itu hadir dalam pembahasan namun, pada saat peripurna RAPBD kedua fraks itu tidak hadir."Dari awal ngoni (fraksi GAN dan PKS) so Iko samua, kenapa finalisasi ngoni setuju baru paripurna ngoni tra hadir, ini dia pe nama sengaja atau staken."tuding Richard, ketika diwawancarai Poskomalut.com, Rabu (13/1/2021) via henpodn

Menunurutnya, kedua fraksi itu datang pada saat paripurna dengan catatan jika mereka tak setuju maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan tidak setuju secata tertulis.

"Kalau pendapat disampaikan secara tertulis pendapat fraksi, pendapat fraksi ya sampaikan ngoni tra setuju kan selesai."katanya

"Kalau dilihat sekarang baku lempar bola lepas tanggungjawab, diberita yang ada Deny Garuda dengan Suhari, Suhari bilang jangan cuman Klkase salah 2 fraksi, tetapi yang sebenarnya juga dorang tidak hadir juga karena apa, kalau tra setuju seharusnya pada saat paropurna di pendapat akhir dorang sampaikan samua, anggota DPRD harus ikut paripurna, kalau tidak ikut ya ngoni tra paripurna ngoni kaluar,"terang Richard yang juga berkapasitas sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Pulau Morotai itu.

Akibat tidak berjalannya APBD secara normal. Maka, berisiko terhadap anggaran di DPRD, sebab, pusat telah melakukan pinalti kepada DPRD.

"Tidak jalan APBD, pakai Perbub, sudah segala sesuatu tra tertulis. Beruntung torang masih dapat gaji dan harus menunggu 60 hari kedepan, diluar gaji pokok so tra ada, ngoni yang bikin ngoni juga kena pinalti kena hukuman"katanya dengan sedikit nada kesal.(Ota/red)