SANANA-PM.com, Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula  di bawah kepemimpinan Hendrata Thes, dinilai gagal dalam menekan angka kemiskinan di Kepulauan Sula. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan dari 8.791 ribu jiwa menjadi 9.192 atau 9,10 persen dengan presentasi pendapatan per kapita sebesar Rp 337.543 perbulan, "Angka kemiskinan yang merangkak naik dari tahun ke tahun itu menunjukan pemda gagal,"ungkap salah satu akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babuslam Sula, Sahrul Takim.  Menurut Sahrul, besaranya jumlah penduduk miskin yang terjadi saat ini menunjukan kalau selama ini pemda belum dapat mengimlementasikan program pembangunan ekonomi yang berkualitas.  "Angka kemiskinan yang dipresentasikan oleh BPS itu menunjukan kalau pemda tidak efektif dalam implementasi program pemberdayaan dan hanya mengandalkan program fisik yang menghabiskan anggaran,"ujarnya. 

Jika persoalan kemiskinan disebabkan karena pendapatan sehari-sehari masyarakat, hal itu karena program pemerintah masih belum menyentuh pada program pemberdayaan.  "Program pemberdayaan yang dilaksanakan selama ini hanya program dari pemerintah pusat, namun itupun tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur karena program itu hanya berupa bantuan sosial serta pembangunan rumah kumuh,"jelasnya. Olehnya itu, pihaknya berharap pemda lebih fokus pada program pemberdayaan, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan pada tahun 2020 mendatang.  "Untuk tahun 2020 mendatang pemda harus lebih fokus pada program pemberdayaan karena bukan hanya angka kemiskinan yang naik, namun angka putus sekolah juga terbilang memprihatinkan. Dimana usia 7-12 tahun tercatat sebanyak 98,78 dengan 1,22 persen tidak bersekolah, 13-15 tahun 97,47 dengan 2,52 persen tidak sekolah, 16-18 tahun 81,23 dengan 18,77 persen tidak sekolah,"ungkapnya. (fst/red)