MOROTAI-PM.com, Kepala Bagian Protokoler Sekretariat Daerah (Setda) Pulau Morotai Hi Abdul Karim, mengaku, penerapan sistem karantina di Morotai tidak menggunakan pilih kasih. Sebab, para pejabat juga dikarantina di tempat yang sama. Hanya saja, untuk sejumlah anggota DPRD Morotai dikarantina di penginapan lantaran lokasi karantina telah full.

"Jadi sesungguhnya untuk tempat karantina ini Viur untuk di sama ratakan ya. Pada saat itu ada 9 anggota DPR ya yang datang malam itu kondisi SMP sama SD unggulan full. Sehingga kita kontrak penginapan Marina Putri Desa Daruba. Kemudian untuk yang terjadi kesenjangan sosial itu tidak ada. Kita tetap meratakan, toh banyak ko pejabat-pejabat yang di karantina di SD dan SMP unggulan. Kaya kemarin tu Kabag Pemerintahan di SD unggulan, kemudian Camat Morotai Timur pernah di SD unggulan, karena memang waktu itu kosong,"aku Karim kepada wartawan kemarin.

Selain itu, kata Dia,  jika terdapat karantina di villa Marahai, maka, sistem karantinanya bersifat mandiri dengan menggunakan dana pribadi bukan dari dana Covid."Kemudian yang di marahai itu tempat karantina mandiri, artinya tempat karantina mandiri itu di situ dia melaksanakan protokol kesehatan dan penempatannya di villa marahai dengan  biaya sendiri, dan Biaya sendiri ya," kata Karim yang masuk dalam tim Covid 19 Morotai itu.

Ia juga menambahkan, terkait karantina, pihaknya juga tetap memberlakukan sistem karantina bagi tamu dari provinsi maupun kementerian dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan."Kemudian bagi yang melaksanakan tugas di Morotai dengan melampirkan surat tugas dari Provinsi, dari kementrian itu melaksanakan karantina maksimal Empat hari di Morotai, namun melaksanakan tugas dengan mengikuti prosedur baik mengikuti Screaning, kemudian mengikuti repid tes di Morotai baru melaksanakan tugas, dengan catatan apabila dari peserta tersebut reaktif maka dia tidak ikut melaksanakan tugas," tambahnya. (Ota/red)