Kasus ASN Korupsi Anggaran Desa di Morotai Tidak Jelas

Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi

MOROTAI-PM.com, Kasus dugaan penyelewengan anggaran Desa senilai Rp 800 juta yang melibatkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berinisial AS sudah di proses oleh pihak inspektorat Morotai sejak Bulan September 2020. Hanya saja, hingga kini, tidak jelas perkembangannya.

Pasalnya, AS tidak bisa dikonfirmasi oleh pihak inspektorat hingga kini. Bahkan, kasusnya itu juga jalan ditempat karena belum ada proses pengembalian hasil temuan maupun proses pidana.

Kepala Inspektorat Kabupaten Morotai Marwanto P Soekidi mengaku, hingga kini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan AS karena yang bersangkutan tidak lagi berkantor.

"iya, AS tidak berkantor, mungkin sudah di daerah lain."aku Marwanto kepada Poskomalut.com, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, walaupun tidak berkantor. Status AS Mash menjadi PNS di Morotai.

"Masih, Masih PNS, karena kita juga berharap uang itu juga bisa di kembalikan, kalau statusnya sudah pengangguran dulu nanti uangnya ngak bisa dikembaliin,"jelasnya

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, AS telah melakukan penggelapan anggaran bernilai ratusan juta rupiah.

"Bukannya saya sudah Ngomong ya dulu, Berapa ya, kayanya uda saya laporkan juga di waktu pas sama DPRD, saya udah lupa, Berapa ratus juga itu,"ungkapnya.

Dirinya melanjutkan, kasus AS itu juga sudah didiskusikan dengan pihak kejaksaan. Hanya saja, masalah AS masih dipertimbangkan karena terdapat momentum Pilkades yang juga bisa merugikan calon kades yang lain. Sebab, dikabarkan terdapat perangkat desa juga me calonkan diri.

"Jadi kita kemarin di rapatkan sama kejaksaan juga mendingan Glondongan aja yang penting orangnya di kenakan dulu, tapi terhalang Pilkades ini takutnya nanti kita di anggap merugikan salah satu Calon, karena dalam kasus ini ada terlibat sejumlah bendahara yang ikut bermain. Dari pengalaman saya si pasti di nonjob, kemudian gajinya pasti di potong untuk pembayaran, dan kalau sudah dilakukan sidang Majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah (MP-PKD) maka semua aset milik AS akan di sita,"jelasnya..

"Jadi tidak mungkin dia (AS) main sendiri, karena uang bisa dicairkan ketika ada kerja sama antara Bendahara, Kades dan yang memegang Admin di DPMD, dan semua sudah diperiksa,"tambah Marwanto.(Ota/red)

Komentar

Loading...