MOROTAI-PM.com, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Morotai, AKBP Ahmad Idris, mengaku peredaran Narkotika lewat jalur laut memang sangat rawan. Dengan demikian, pihaknya akan fokus terhadap pengawasan di laut termasuk kapal Pelni KM Dorolonda yang berencana akan masuk di Morotai.

"Pelabuhan merupakan tempat yang perlu diwaspadai, karena pelabuhan biasa digunakan sebagai pintu masuk untuk mensuplai narkoba dari suatu daerah ke daerah lain. Maka pengawasan perlu dipeketat, rencana KM Dorolonda juga masuk di Morotai,"aku Ahmad kepada sejumlah awak media, Kamis (23/10/2020).

Menurutnya, pengawasan itu akan dilakukan. Namun, butuh sinergitas dengan Pemda Morotai. "Jadi kita akan buat rapat dengan Pemda untuk membicarakan soal pengawasan, karena ancamannya cukup besar, Pengalaman saya waktu itu di Tidore di kapal Tatamailau, ada informasi dari teman saya ada yang bawa ganja lima karung, dan pelabuhan terakhir itu Tidore, ternyata baru masuk Sorong sudah ditangkap. Mudah-mudahan kita disini jangan."katanya.

Ditahun ini, lanjut Dia, kasus narkoba di Morotai menurun, bahkan belum ada kasus yang ditangani BNNK. Walau demikian, pengawasan serta sosialisasi tetap terus dilakukan, guna menyadarkan masyarakat agar sadar tentang bahaya narkoba, terutama bagi masyarakat di desa. "Tahun 2019 dari sesi pemberantasan melakukan tindakan 1 kasus yang sudah kami ajukan ke pengadilan dan sudah mendapat putusan hukum tetap dari pengadilan. Semenjak 1 kasus itu, ketakutan-ketakutan mulai ada dan mulai menurun, tapi kita tetap terus memantau dilapangan," jelasnya.

Bahkan tambah Dia, untuk memperketat pengawasan, BNNK Morotai telah merekrut 75 orang untuk menjadi relawan untuk memantau pergerakan peredaran narkoba di Morotai. "Mereka relawan yang memberikan informasi tetap kami lindungi. Bukan hanya relawan, siapa saja baik itu masyarakat ketika ada yang memberikan informasi tetap kita lindungi dan tidak akan dijadikan sebagai saksi,"tambahnya.

Sementara itu, Kepala seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat BNNK Pulau Morotai, Hariyanto Hasan, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tes urine kepada pejabat di jajaran Pemda Pulau Morotai dan DPRD.

"Di lingkungan pemerintah itu penting sekali karena di tahun 2017 lalu, sempat ditemukan ada beberapa pejabat yang positif narkoba. Selama tes urine kami akan lakukan secara terbuka jangan sampai ada yang mencurigai bahwa itu direkayasa," janjinya.(Ota/red)