Pemkab Pulau Morotai Gantung Nasib TKD

Ilustrasi

MOROTAI-PM.com, Sekitar 1700 orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang bertugas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kebingungan, setelah melihat surat edaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, terkait pengangkatan TKD

Pasalnya, dalam surat edaran yang ditandangani oleh Sekda Pulau Morotai Muhammad M Kharie, yang salah satu poinnya adalah pembayaran gaji untuk tenaga kontrak terhitung mulai Maret 2021 dengan mempertimbangkan APBD 2021. Surat edaran itu membuat nasib para tenaga honorer baik yang bertugas di rumah sakit, pendidikan, kecamatan dan OPD lainnya digantung oleh Pemkab Pulau Morotai.

"Edaran itu katanya pengangkatan Maret, dan torang bingung, tra mungkin torang barenti bekerja dengan situasi ini, torang satu kantor yang honor juga batanya di honorer di dinas lain tapi sama, dorang juga bingung karena Pemkab gantung status honorer."jelas sejumlah TKD kepada Poskomalut.com, Senin (25/1/2021)

Menurutnya, jika dihitung semua honorer, maka, terdapat ribuan TKD yang nasibnya digantung oleh Pemda Morotai.

"Jika torang Barenti tra bakarja lalu sapa yang kasih makan pa torang, sementara cari kerja susah, kalau misalnya torang lanjut masuk kerja walaupun belum ada kontrak dari Pemkab, torang kerja Januari hingga Maret tanpa di gaji. Pertanyaannya, dimana tanggungjawab Pemkab Morotai mensejahterakan masyarakat."ujarnya

Apalagi, jika SK pengangkatan TKD dibulan Maret, maka, pembayaran gaji sudah dipastika dibayar bulan April. Sebab, pemberian gaji antara TKD maupun ASN itu berbeda. Dimana, gaji TKD dibayar setelah mereka bekerja sedangkan ASN saat bekerja gajinya langsung jalan. Terkait jumlah tenaga kontrak yang bertugas di SKPD Morotai.

Kadis Keuangan Morotai Muhammad Umar Ali, ketika dikonfirmasi Poskomalut.com, menjelaskan bahwa terkait jumlah TKD itu harus dikonfirmasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sebab, data tersebut ada di badan tersebut.

"Rekapan itu di Umi (salah satu pegawai), nanti saya tanya di Umi karena dorang so pulang, TKD itu tidak sampai 2000, karena ada yang so kaluar sekitar 1700an, kalau soal data akurat tanya di BKD, kalau di saya kan hanya SPM, saya hanya membayar saja."jelasnya

Terkait masalah keluhan TKD yang gajinya tidak dibayar di Januari hingga Maret. Dirinya kembali menyarankan agar menanyakan ke BKD kembali, karena surat edarannya dikeluarkan oleh BKD.(Ota/red)

Komentar

Loading...