MOROTAI-PM.com, Sejumlah pertanyaan yang masih mengganjal di benak para mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, misalnya benarkah Kampus Unipas melakukan pungutan?  Apakah kuliah di Unipas gratis? Dan jika benar terjadi pungutan maka siapakah dalangnya.

Pertanyaan yang belum terjawab lantaran terdapat pernyataan yang berbeda antara pihak Unipas dan Pemda Morotai. Akibatnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK) Morotai mengelar unjukrasa di kantor Bupati dan DPRD Morotai. Mereka mendesak kepada Pemda Morotai untuk segera memanggil dua lembaga itu untuk menjelaskan anggaran kampus yang menurut para mahasiswa itu bermasalah.

"Versi Unipas mereka menganggap benar, versi Pemda merasa benar, kami demo di DPRD Morotai biar DPRD sebagai lembaga pengawasan maupun fungsi anggaran panggil dua instansi ini biar siapa yang benar, kami bingung karena masing-masing punya pendapat lain,"koar koordinator Lapangan Fitra Piga, dalam orasinya .

Mereka menuntut agar Pemda Morotai dan Unipas segera bertemu dan mencari jalan keluar. Sebab, pungutan kampus itu membuat mahasiswa yang dikorbankan. Selain itu, para mahasiswa menganggap kuliah di kampus Unipas adalah gratis. Namun, yang terjadi malah sebaliknya mahasiswa harus membayar sejumlah uang yang diminta kampus Unipas.

"Mahasiswa jadi korban, akibat dari ulah dua lembaga ini, olehnya itu DPRD harus panggil mereka,"pinta Ridwan Soplanet, salah satu orator lainnya.

Hanya saja, para mahasiwa itu sangat kecewa dengan lembaga DPRD, karena dari 20 orang anggota DPRD. Hanya satu orang yang ada di dalam kantor tersebut. Akibatnya, mereka tidak jadi melakukan hearing bersama.

Hean Rokomole, salah satu anggota DPRD yang hadir saat para mahasiswa menggelar demonstrasi itu mengatakan, dirinya tidak bisa berbuat banyak karena rekan-rekan lainnya tidak berada di kantor. "Teman-teman DPRD hari ini menuju dari Ternate ke Morotai, komisi lll itu ada tiga dari Nasdem semua. Untuk yang lain saya tidak tau, tetapi mungkin hari ini kita rapat internal sehingga tong akan bahas terkait aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa,"kata dihadapan massa aksi.

"Dan nanti tong agendakan hari apa untuk pertemuan. Kebutulan dana unipas itu sekarang sudah balikan dalam pengelolaan itukan di Kesra tidak lagi di Dinas Pendidikan,Tong juga akan panggil, kalau semisal ada indikasi tong harus panggil inspektarat dan Kesra untuk membahas soal ini,"pungkas politisi PDI-P itu. (Ota/red)