Samurai “Kepung” Kantor DPRD Morotai

Annggota DPRD Morotai Fadli Djaguna saat menemui massa aksi

MOROTAI-PM.com, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Distrik Unipas Malut, Senin (02/11), menggelar unjukrasa di kantor Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai. Dalam aksi itu, mereka membawa satu buah spanduk bertuliskan "Dinas Pertanian, Perikanan, bobrok".

Koordinator aksi, Fitra Piga dalam orasinya mengungkapkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh Nelayan Morotai dan harus direalisasi oleh Dinas Perikanan misalnya minimnya alat GPS/alat navigasi, life jeket, armada/perahu, asuransi nelayan.tidak tepat sasaran,  BBM/subsidi milik nelaya perbulan 90 ton tapi  yangg didistribusi kan kei koperasi hanya  500 liter.

"Padahal di 88 desa 5 kecamatan rata rata ada koperasi tapi tidak jalan, terutama di Desa  pangeo, tidak ada koperasi tapi dlm data ada untuk dinas perikanan, kami pertanyakan BBM bersubsidinya, ada lagi harga ikan sebelum Korona berkisar 35-39 up. Tapi  di pendemik ini harga ikan berkisar cmn 23 ribu," koarnya.

Ketidakadilan juga terjadi pada pemotongan pendapatan daerah dimana PT harta Samudra yang mengekspor ikan tuna. Namun, pajaknya lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang di potong di koperasi.

"Tapi lebih besar pemotongan pajak di kenakan terhadap tuna Pasifik, sementara lebih sedikit PT harta samudra yang dikenakan hanya 1500 sedangkan koperasi 2500, artinya ada yang janggal dan harus diklarifikasi oleh dinas perikanan,"ujar Fitra

Selain itu ungkap Fitra, Dinas Pertanian juga dianggap tidak punya nyali untuk memproteksi harga di pasar khususnya terkait penjualan tanaman bulanan pisang, rica, tomat dan lainnya.

"Dinas Pertanian tidak ada fungsi kontrol terhadap petani sehingga bawang, rica, tomat, pisang dan lainnya hanya permintaan impor yang besar untuk morotai."ungkapnya

Akibatnya, jualan Barito milik petani yang ada di Morotai tidak laku karena barang masuk ke Morotai lebih banyak. Perusda atau Perindakop harus segera menangani masalah ini, karena perputaran ekonomi Morotai saat ini anjlok, petani menderita, penjual ikan, sayur mayur, sembako, penjual Barito mereka semua menderita karena kebijakan pemerintah yang tidak populis," cetusnya.

Sementara Sibli Syawal, orator lainnya menegaskan DPRD harus memanggil pihak untuk hadir melakukan hearing bersama agar tuntutan Samurai harus segera ditindaklanjuti.

"Rakyat sudah menderita, kami tegas agar DPRD segera panggil pihak terkait misalnya perikanan, Perindakop, Pertanian dan Perusda, jangan lagi mereka beralasan, karena kami akan datang lagi, kami minta jangan kalian benturkan kami dengan Polisi, sebab, mereka menjaga keamanan, kami hanya menyuarakan aspirasi rakyat yang tertindas," tegasnya.

Bahkan, Samurai memaksa sejumlah anggota DPRD untuk keluar melakukan hearing di halaman kantor DPRD sehingga 3 orang anggota yakni Rasmin Fabanyo, Irwan Soleman dan Fadli Djaguna terpaksa harus keluar menemui pendemo.

Fadli saat menanggapi aksi Samurai mengatakan, bahwa pihaknya akan mengakomodir tuntutan rekan rekan Samurai di hari Jumat nanti.

"Hari ini ada  sejumlah anggota DPRD juga belum sempat  hadir, kami akan agendakan dari beberapa tuntutan kita akan undang Samurai, Dinas terkait PT Harta Samudra, suplayer ikan tuna, kita rapat tertutup  karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, Kamis kita menyurat, Jumat kita rapat," janjinya. (ota/red)

Komentar

Loading...