poskomalut.com
baner header

Soal Reklamasi Pantai, Hippmamoro Sesalkan DLH Morotai

MOROTAI-PM.com, Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO) Provinsi Maluku Utara, menyesalkan sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Morotai, yang terkesan lepas tanggungung jawab terkait  penimbunan/ reklamasi yang dilakukan oleh pihak Hotel Molokai di pesisir pantai Juanga, tepatnya disamping Pelabuhan Feri.

Pasalnya, DLH Morotai seakan tidak mengetahui proyek penimbunan laut yang di atasnya dibangun Hotel Molokai. Selain itu, sangat mustahil dinas tersebut tidak mengetahui aktivitas reklamasi. Sementara Kantor DLH hanya bersebelahan jalan dengan Hotel Molokai.

“Kami sangat heran dengan pihak DLH Pulau Morotai, padahal letak penimbunan tersebut begitu berdekatan dengan Kantor DLH di Desa Juanga, tetapi seakan pihak DLH tidak mengetahui hal itu,”cetus Ketua Hippamoro Malut, Rijal Popa, dalam rilisnya kepada media ini kemarin.

Di sisi yang lain, terkait penimbunan laut memiliki dampak yang sangat besar. Salah satunya dapat mengancam ekosistem laut maupun kehidupan makhluk hidup. Menurut Hippamoro, hal ini tidak bisa dibiarkan  begitu saja.

“DLH Morotai seperti tidak berfungsi karena tidak mampu menjadi patron dalam menjaga kelestarian alam di Pulau Morotai. Semestinya DLH Pulau Morotai dapat menjadi dinas teknis yang selalu berada di garda terdepan ketika pengrusakan alam dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,”terang Rijal.

Terkait penimbunan laut, juga dalam pandangan Hippamoro diduga hanya untuk kepentingan investor yang mencari untung di Morotai. Bukan untuk kepentingan masyarakat Morotai.

“Ini tidak bisa dibiarkan, DLH juga harus dapat melihat dampak tersebut. Dalam teori AMDAL tentu sangat jelas bahwa reklamasi memiliki dampak, salah satunya terjadinya abrasi pantai. Apalagi Morotai daerah kepulauan dan masyarakatnya juga ada yang tinggal di pulau-pulau kecil yang kemungkinan besar merasakan dampak dari reklamasi.

Salah satunya terjadinya krisis air bersih di pulau-pulau kecil.  Untuk itu kami meminta DLH Provinsi Maluku Utara, dapat mengevaluasi kinerja DLH Pulau Morotai yang menurut pemantauan kami DLH Pulau Morotai tidak berani mengambil tindakan untuk menyelamatkan kelestarian alam Morotai,”pinta Rizal.

DPRD Morotai juga memiliki fungsi kontrol sehingga harus juga memanggil pihak terkait. Misalnya DLH dan pihak investor agar menjelaskan soal penimbunan laut itu. (Ota/red)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: