TERNATE-pm.com, Satu tahun menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kesiapan serta kinerja KPU dan Bawaslu Maluku Utara mendapat sorotan.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Dr. Aji Deni mengatakan, dua lembaga penyelenggara dan pengawasan itu harus merumuskan skema untuk meningkatkan netralitas Pemilu 2024.
“Para penyelenggara da pengawas harus patuh dan netral dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Aji Deni saat ditemui jurnalis media ini di ruang kerjanya, Rabu (15/2/2023).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) UMMU Ternate menuturkan, KPU dan Bawaslu harus meminimalisir kesalahan di pemilu sebelumnya yang menimbulkan banyak gugatan hingga berujung pada Pengumutan Suara Ulang (PSU).
Lanjutnya, perlu ada skema baru yang diterapkan dua lembaga tersebut untuk menekan atau terhindar dari money politik (politik uang) yang setiap kontestasi Pemilu sangat rawan terjadi.
Mantan komisioner KPU itu berharap Maluku Utara dapat keluar dari zona rawan indeks Pemilu. Hal itu harus melalui koordinasi baik antara Bawaslu dan KPU tingkat provinsi maupun kabupate/kota.
“Yang paling krusial adalah bagaimana caranya mengantisipasi agar tidak terjadi konflik kepentingan,” bebernya.
Dirinya mencontohkan hal teknis yang cukup krusial sering terjadi saat pecoblosan, misalnya ketika ada warga yang berhak memilih tetapi namanya tidak terdaftar dalam daftar Pemilu, bagaimana kebijakan aturannya.
“Itu biasanya bisa dilakukan dengan cara mengisi fom C7 atau fom C5 sebagai pemilih tambahan saat Pemilu berlangsung,” terangnya.
Tinggalkan Balasan