TIDORE-pm.com, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), selasa (14/2/23) tiba di Kota Tidore kepulauan.

Kedatangan tim KPK di Kota Tidore dalam rangka melakukan observasi desa anti korupsi. Ada tiga desa menjadi lokus program di antaranya Maitara Selatan, Maitara Tengah dan Desa Ampera, Oba Utara.

Tim Observasi Desa Antikorupsi KPK RI, David Sepriwasa bersama dua rekannnya Nur Cahyadi, dan Firda F dihadapan Wali kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim mengatakan, tahun ini ada 22 provinsi yang dijadikan percontohan.

Di Maluku Utara direkomendasikan oleh beberapa stakeholder seperti Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, KPK dan Pengamat Pedesaan yakni Kota Tidore Kepulauan.

Lebih lanjut, David menambahkan, tiga desa yang akan dinilai melalui berbagai indikator, dan dijadikan contoh Desa Anti Korupsi bagi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Dari penilaian ada yang nilai tertinggi, tapi bagaimanapun 3 desa ini akan menjadi percontohan di Maluku Utara, dari kabupaten/kota yang lain pasti akan berkunjung ke sini untuk mempelajari terkait percontohan Desa Anti Korupsi.

“Mereka tidak perlu jauh-jauh belajar kesana, cukup di Maluku Utara saja. Walaupun nantinya yang mewakili Provinsi Maluku Utara hanya 1 desa saja,” ujar David.

Di kesempatan yang sama, Tim Observasi KPK RI Nur Cahyadi juga mengatakan, untuk mendukung program Desa Anti Korupsi, Dinas Kominfo berperan sangat penting, karena sebagai jendela informasi buat masyarakat luas yang bisa mengakses informasi dan mendukung sebuah desa agar menjadi lebih digital.

“Jadi masyarakat bisa melihat profil perkembangan desa melalui website, dan 3 desa yang akan kami observasi ini sudah memiliki website, kami akui itu,” bebernya.

“Kami juga berharap Dinas PMD berkenan dapat memantau dan memonitoring secara komperensif, karena tahapan untuk menjadi Desa Anti Korupsi ini kurang lebih 1 tahun, dan itu sangat memakan energy, waktu dan pikiran dari para apratur desa. Karena selain administrasi, digitalisasi juga sangat diperlukan,” sambung Nur Cahyadi.

Sementara Wali Kota, Capt H. Ali Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada tim observasi dari KPK RI yang telah memilih Kota Tidore Kepulauan sebagai lokus program Desa Anti Korupsi.

Ia berharap ini menjadi satu langkah maju, khususnya di Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan.

“Dari program observasi ini, semoga betul-betul menjadi desa yang bebas korupsi dan menjadi contoh bagi desa lainnya di Maluku Utara,” tutur  Ali Ibrahim.