MOROTAI-PM.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morotai, sejak tahun 2017 hingga 2019, tidak pernah mendaptkan bantuan anggaran dari pusat, khususnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
“Ditahun 2017 lalu kita usulkan ke BNPB dalam bentuk proposal tapi belum direalisasi,” akui Kepala BPBD Pulau Morotai, Delig Gafur kepada Posko Malut, Senin (14/10/2019).
Ditahun 2018, pihaknya juga mengusulkan proposal ke BNPB, terkait pekerjaan fisik berupa bronjong, tetapi tidak mendapatkan balasan.
“Untuk proposal tahun 2017 itu sudah dilaksanakan penandatanganan MoU, tahun 2018 kita usulkan pekerjaan fisik berupa bronjong dan itu belum dilakukan penandatanganan MoU tapi sampai sekarang belum direalisasi,” ungkapnya.
Dirinya menyebutkan, dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa pernah diusulkan ke BNPB senilai Rp 22 miliar. Anggaran Rp. 22 miliar itu diperuntukan rekonstruksi Pulau Rao pasca gempa, hanya saja dana itu belum bisa diberikan ke Morotai.
“Sebenarnya dana itu sudah mau dikasih di Morotai, hanya saja dana yang biasa disebut dana siap pakai itu geser ke daerah lain, misalnya ke Palu, Banten, Halsel, sejumlah daerah yang terkena kebakaran,” sebutnya.
Sementara anggaran yang diberikan BPBD yang bersumber dari APBD Morotai 2019 hanya berkisar Rp. 600 juta. Baginya, dana itu hanya mampu membiayai kegiatan rutin seperti monitoring dan evaluasi terhadap desa binaan.
“APBD tahun 2019 itu Rp. 600 juta, itu kegiatan rutin sifatnya monitoring dan evaluasi, desa binaan,” tutup Delig. (ota/red)
Tinggalkan Balasan