poskomalut, Pengadaan sejumlah tower Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kecamatan Loloda Kepulauan kembali dikeluhkan masyarakat Desa Tobo Tobo dan Desa Tuakara.
Pasalnya, tower tersebut tak kunjung dinikmati masyarakat setempat.
Padahal warga dua desa tersebut sudah melunasi pembayaran kepada pihak ketiga.
Kepala Desa (Kades) Tuakara, Talib Daeng saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pemerintah desa sudah melunasi biaya kepada pihak ketiga.
Kades mengaku pihak yang menerima pembayaran bernama Mirsa Karuniawan dan Cristin.
Mirsa merupakan manager pemasaran PT Indomedia Konsultan Mandiri.
Mirzsa Karuniawan saat dihubungi poskomalut mengakui PT Indomedia Konsultan Mandiri mikiknya.
Ia menyebut, “terkait masalah tower itu sebenarnya bukan tupoksi bang vikri, saya bisah bantu info saja”.
“Saya kenal dengan desa tersebut, tapi tidak ada pihak ketiga pihak pertama, karena desa langsung dengan perusahaan tower,” timpalnya.
Mirsa juga membantah bahwa perusahaannya pernah menjajal kerjasama dengan pihak ketiga. Juga tidak ada jobdesk.
Sementara, Mantan Kadis Kominfo Halut, Rymond Batawi dikonfirmasi mengatakan, bahwa terkait dengan pembangunan tower tersebut jika dibahas sangat rumit.
Rymond menjelaskan, pengadaan tower 4G di beberapa desa lebih dulu dikoordinasikan dengan bupati sebelumnya, Frans Manery, untuk meminta persetujuan.
Pengadaan tower 4G di Halut memenag sangat bermanfaat baik di lingkungan pemerintah daerah maupun tingkat desa.
“Setelah berkoordinasi dengan bupati sebelumnya, kami juga berkoordinasi dengan DPMD untuk membangun kerja sama. Setelah itu dilanjutkan dengan hal teknis bersama pihak ketiga dan kades, Namun jika dilihat dari perkembangan terdapat banyak masalah yang dialami dan saat ini lagi diaudit diinternal pihak ketiga,”jelasnya.
Rymond menyampaikan, kenapa tower 4G tidak aktif seperti di Desa Tobo-Tobo dan Tuakara, pihak ketiga dan DPMD yang bisa menjawab.
“Penyebab tower tidak berjalan lancar itu disebabkan dari pihak ketiga,”ucapnya.
Tinggalkan Balasan